alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Susi Pudjiastuti Turut dalam Pengejaran 7 Kapal Ikan Tiongkok

Kurniawan Eka Mulyana
Susi Pudjiastuti Turut dalam Pengejaran 7 Kapal Ikan Tiongkok
MENTERI KKP. Operasi pemberantasan Illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal di Laut natuna Utara Kepulauan Riau, mendeteksi adanya tujuh kapal ikan berbendera Tiongkok. Foto: Istimewa/KKP

MAKASSAR - Operasi pemberantasan Illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal di Laut natuna Utara Kepulauan Riau, mendeteksi adanya tujuh kapal ikan berbendera Tiongkok yang melintas.

Dalam patroli yang didukung oleh armada TNI Angkatan Laut, KRI Usman Harun, pada 15-16 April 2019 tersebut, Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Susi Pudjiastuti turut terjun langsung.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman, mengatakan, setelah berhasil dideteksi melalaui radar, KRI Usman Harun melakukan pengejaran terhadap ketujuh kapal tersebut. Kemudian dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap tujuh kapal atas nama Zhong Tai



"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga kapal tersebut dalam pelayaran dari Tiongkok menuju Mozambiq serta seluruh alat tangkap yang dimiliki tersimpan di dalam palka serta tidak ditemukan adanya hasil tangkapan. Sehingga, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti awal untuk menduga kapal-kapal tersebut melakukan illegal fishing di perairan Indonesia," jelas Agus Suherman, seperti dilansir laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (19/4/2019).

Agus menambahkan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.

Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Namun sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila ditemukan kapal perikanan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin penangkapan ikan. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20miliar.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads