TOPIK TERPOPULER

Keluarga Korban Penembakan Maut di Barukang Mengadu ke Komnas HAM RI

Faisal Mustafa
Keluarga Korban Penembakan Maut di Barukang Mengadu ke Komnas HAM RI
Anggota pendamping hukum korban penembakan Barukang, Salman dari LBH Makassar. Foto: SINDOnews/Faisal Mustafa

MAKASSAR - Keluarga tiga pemuda yang jadi korban penembakan oknum polisi di Jalan Barukang, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, mengadu ke Komnas HAM Republik Indonesia, Rabu (25/11/2020).

Pengaduan kasus yang menewaskan Anjas (23), serta melukai Amar (18) dan Iqbal (22) tersebut ke Komnas HAM RI didampingi tim penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.



Baca juga: Bareskrim Mabes Polri Diminta Usut Kasus Penembakan Maut di Barukang

Pendamping hukum keluarga korban dari LBH Makassar, Salman Azis mengatakan, langkah tersebut diambil keluarga korban, karena pihaknya sama sekali belum menerima kejelasan penyelidikan kasus dari Polda Sulsel.

Padahal lanjut Salman, pelaporan telah dilakukan sejak Sabtu, 5 September 2020 di Ditreskrimum serta Bid Propam Polda Sulsel. Namun ia menduga laporan tersebut masih terkatung-katung di meja kepolisian.

"Maka dari itu, tim penasehat hukum korban beserta keluarga mengajukan permohonan ke Komnas HAM RI agar melakukan penyelidikan atas dugaan kuat terjadinya pelanggaran HAM terhadap korban," kata Salman dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews.

Peristiwa penembakan itu terjadi Minggu 30 Agustus 2020, dini hari. Anjas tewas di Rumah Sakit Bhayangkara setelah tertembak di bagian kepala. Sedangkan dua korban lain terluka di bagian kaki. Belasan anggota polisi terseret dalam kasus penembakan maut ini.



Baca juga: Khawatir Soal Biaya, Dua Korban Penembakan di Barukang Ogah ke RS

Menurut Salman, Komnas HAM penting menginvestigasi kasus ini. Pasalnya investigasi bisa melahirkan rekomendasi guna mendesak Kapolda Sulsel memproses anggotanya yang terbukti.

Mengingat sebelumnya belasan polisi dari Polsek Ujung Tanah dan Polres Pelabuhan Makassar sudah dinyatakan terbukti bersalah melanggar prosedur dalam pelaksanaan pengamanan.

Mereka diganjar hukuman 21 hari kurungan penjara khusus, terhitung sejak vonis dibacakan. Selain itu beberapa hukuman administrasi turut diberikan, seperti tidak boleh melanjutkan pendidikan, kenaikan pangkat tertunda hingga mutasi jabatan.

Baca juga: Belasan Polisi Terlibat Penembakan Maut di Barukang Segera Disidang

Namun, setelah hampir tiga pekan menjalani hukuman indisipliner, belasan polisi tersebut sudah kembali bertugas.

LBH Makassar, disebutkan Salman menduga perbuatan oknum polisi, tertuang dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana subsidaer 170 KUHPidana junto 351 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHPidana.

Oknum anggota diduga kuat telah melanggar prinsip necessitas, proporsionalitas dan reasonable penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 dan 8, tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

"Olehnya itu kami berharap pengaduan ke Komnas HAM RI ini bisa mendapat atensi dari petinggi Polri, khususnya Polda Sulsel. Agar bisa diproses cepat demi terlaksananya penegakan hukum dan reformasi kepolisian untuk keadilan," jelas Salman.

Baca juga: Polisi yang Terlibat pada Insiden Penembakan di Barukang Kembali Bertugas

Terpisah Direktur Ditreskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Turman Sormin Siregar mengaku masih mendalami laporan dugaan tindak pidana tersebut namun dia tidak membeberkan sejauh mana pendalamannya.

"Masih dalam proses penanganan oleh Ditreskrimum," singkat Turman kepada SINDOnews, melalui pesan WhatsApp.



(luq)

preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!