alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Selain PT, ini Alasan Jimly Nilai Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

Sindonews
Selain PT, ini Alasan Jimly Nilai Pemilu Serentak Harus Dievaluasi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie nilai pemilu serentak harus dievaluasi. Foto: Ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menilai pemilu serentak sangat perlu menjadi bahan evaluasi. Dianggap sangat memberatkan sejumlah partai terkait dengan Presidential Treshold (PT).

"Maka partai yang menikmati manfaat ekor hanya dua tiga partai saja. Paling banyak tiga partai. Jadi, semua partai harus menyadarai bahwa mereka semua dirugikan," pungkasnya kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini.

Format tersebut, kata dia harus segera dievaluasi. Agar 2024 lebih banyak calon-calon pemimpin.  (Baca juga: Pernyataan Sikap Forum Rektor Terkait Penghitungan Suara Pilpres)



"Inipun menjadi evaluasi untuk 2024. Supaya capres itu jadi dua sejak sekarang. Apalagi misal 2024, misalnya nanti Jokowi yang menang. Berarti nanti 2024 baru. Kalau prabowo menang dia mau dua kali lagi. Dengan treshold 20 persen, membelah bangsa kita jadi dua," terangnya.

Dia bahkan menilai jika jadwal kampanye Pemilu 2019 sangatlah lama hingga delapan bulan, sehingga dapat menimbulkan masalah.

"Akibat dari penjadwalan serentak pemilihan umum, menimbulkan masalah sendiri. Masalah kampanye terlalu lama, dan penyelanggaraanya menjadi makin rumit, penghitungan rumit. Apa tepat begini untuk seterusnya? Jadi pemilu serentak harus dievaluasi," pungkas Jimly yang saat ini menjabat Ketua Umum Ikatan Cendiakiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Terkai dengan kondisi masyarakat saat ini yang terbelah, dia menganggap sudah berlangsung lama sejak 2014 lalu.

"Apalagi pembelahan ini sudah terjadi 2014, dibumbui Pilkada DKI. Ditambah 2019 lagi. Pembelahan ini sangat luar biasa. Meski ada di negara maju, tapi negara kita belum kuat. Terlalu cepat pembelahan ini. Ini harus dievaluasi," tandasnya.

Selain itu, media sosial makin menambah suhu politik Indonesia memanas. Ia menyarankan kepada pemimpin bangsa untuk segera melakukan evaluasi.
(Baca juga: Arief Budiman: Pascapencoblosan Banyak Hoaks yang Dialamatkan ke KPU)

"Dulu tidak ada medsos. Medsos tidak bisa terkendali jadi faktor-faktor akses itu menambah risau keadaan menambah tegang menambah masalah itu sebabnya kita harus adakan evaluasi menyeluruh sesudah Pemilu 2019," tutupnya.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads