alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pascapemilu, Polda-Kejati Diminta Kebut Penanganan Kasus Korupsi

Vivi Riski Indriani
Pascapemilu, Polda-Kejati Diminta Kebut Penanganan Kasus Korupsi
ILUSTRASI. Pascaproses pemilu, aparat penegak hukum yakni Polda Sulsel dan Kejati Sulsel diminta fokus tangani kasus korupsi yang sempat mandek selama pelaksanaan pemilu. Foto: SINDOnews/Dok

MAKASSAR - Pascaproses pemilihan umum (pemilu), aparat penegak hukum yakni Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) diminta fokus tangani kasus korupsi yang sempat mandek selama pelaksanaan pemilu.

"Saya kira setelah pemilu ini sudah harus digenjot lagi jangan lagi ada yang tertinggal," kata Pengamat Hukum Pidana Universitas Bosowa, Ruslan Renggong, Minggu (21/4/2019).

Menurutnya, tidak ada lagi alasan bagi kepolisian maupun kejaksaan untuk menunda penanganan perkara kasus korupsi baik yang di tahap penyelidikan maupun penyidikan.



Ini juga bertujuan untuk menghilangkan asumsi masyarakat yang timbul akibat penanganan perkara yang terbilang lamban sehingga bisa berdampak pada minimnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

"Semakin cepat semakin bagus, karena memang asas hukum acara pidana itukan peradilan yang cepat, jadi tidak bisa ditunda-tunda karena itunanti bisa menimbulkan berbagai macam penafsiran sehingga bisa merugikan institusi kepolisian maupun kejati, jadi saya kira harus dipercepat," terangnya.

Meski begitu, kata Ruslan, penyidik juga tidak harus terburu-buru dalam mengambil sikap tanpa mengantongi alat bukti yang cukup kuat. Semisal memegang bukti kerugian negara suatu perkara seperti yang membuat penetapan tersangka kasus dana hibah Pilwakot Makassar terkendala sampai saat ini.

"Selama itu (audit BPKP atau BPK) tidak ada tentu mereka (Polda) tidak akan berani karena nantinya akan bermasalah bisa jadi tersangkannya bebas kalau tidak ada itu (kerugian negara). Jadi, kalaupun semuanya (saksi) sudah diperiksa tapi BPK atau BPKP belum mengeluarkan surat bahwa ada kerugian negara tentunya penyidik tidak akan berani menetapkan tersangka," jelasnya.

Terpisah, Peneliti ACC Sulawesi, Anggareksa berharap agar aparat penegak hukum baik Polda maupun Kejati tidak panas diawal dalam menangani suatu perkara karupsi. Jangan sampai, yang dikebut di tahap penyelidikan mandek ketika sudah naik ke tahap penyidikan.



(kem)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads