alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

LSKP Temukan Indikasi Politik Uang 'Jasa Transportasi' di Sulsel

Luqman Zainuddin
LSKP Temukan Indikasi Politik Uang Jasa Transportasi di Sulsel
Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) menemukan adanya indikasi politik uang yang terjadi pada hari pencoblosan Pemilu 2019, Rabu (17/04/2019) belum lama ini. Foto: Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) menemukan adanya indikasi politik uang yang terjadi pada hari pencoblosan Pemilu 2019, Rabu (17/04/2019) belum lama ini.

Menurut Manager Program LSKP, Salma Tadjang, metode praktek politik uang tersebut juga berupa jasa transportasi. Dan sangat berpotensi mempengaruhi pilihan pemilih.

"Antara lain, penyewaan transportasi pemilih yang akan pulang mencoblos. Selain itu, data kami juga menemukan beberapa kasus bahwa mereka mendapatkan serangan fajar dalam bentuk pemberian sembako menjelang hari H," ungkapnya di Makassar, Senin (22/04/2019).



Indikasi itu ditemukan LSKP pada 16% dari total 221 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipantau di Sulsel.

Temuan tersebut mengarahkan LSKP pada kesimpulan bahwa politik uang masih menjadi metode yang masih kerap dilakukan oleh peserta pemilu.

"Data ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi metode yang banyak dilakukan dalam mendulang suara yang dilakukan di Pemilu 2019," sambung Salma.

LSKP kemudian mengeluarkan rekomendasi yang meminta partai politik dan anggotanya untuk meminimalkan praktek politik uang yang dampaknya merugikan calon anggota legislatif (caleg) mau pun pemilih serta kualitas demokrasi.

Menurut Salma, dibutuhkan sistem hukum dalam menjamin transparansi keuangan partai politik, dana kampanye parpol dan caleg untuk meminimalisir politik uang ke depan.

Selain menemukan indikasi politik uang, LSKP kata Salma juga menemukan sejumlah persoalan. Mulai dari kekurangan logistik seperti ketercukupan surat suara dan bilik serta kotak suara.

LSKP juga menemukan, tidak adanya daftar nama caleg yang dipasang di TPS.

Bahkan lanjut Salma, pihaknya juga menemukan ada keterlambatan saat membuka TPS, padahal seharusnya dilakukan pukul 07.00 waktu setempat.

Ada juga, indikasi TPS yang tidak ramah terhadap pemilih disabilitas seperti tidak menyediakan alat bantu pendamping (template). Itu terjadi di TPS yang ditempatkan di lantai 2 salah satu Gedung sekolah di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

"Berdasarkan pemantauan kami, ada 17,2% (38 TPS) yang tidak memberikan akses bagi pemilih disabilitas. Akses bisa berupa penataan/penempatan TPS yang tidak aksesbel bagi pemilih disabilitas," pungkas Salma.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads