alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kinerja Lambat, Nurdin Akbdullah Akan Rombak Pimpinan OPD

Mustafa Layong
Kinerja Lambat, Nurdin Akbdullah Akan Rombak Pimpinan OPD
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah didampingi Wakil Gubernur Andi Sudirman saat memberikan pengarahan kepada sejumlah OPD. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Sebagai buntut realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulsel 2019 pada triwulan pertama yang hanya 5,27%, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mulai bersih-bersih pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Langkah itu diambil Nurdin Abdullah lantaran telah kehabisan kesabaran setelah evaluasi tujuh bulan, masih saja ditemukan oknum pejabat eselon II yang nakal. Sehingga terjadi perlambatan pada proses lelang tender proyek pemerintah.

Sasaran kemarahan gubernur yang pertama tak lain Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setprov Sulsel Jumras, yang dicopot, Minggu (22/4) lalu. Usai berstatus non job, mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi itu digantikan Kabag Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Haikal Hasan.



"Plt-nya sudah ada. Haikal, dia pengalamannya ada, dari PU sudah serahkan tadi malam (kemarin), jadi seperti itu, ada bermasalah langsung panggil ke rujab kasih SK pemberhentian," kata Nurdin ditemui di rumah jabatannya.

Pemberhentian Jumras kata Nurdin, bukan tanpa alasan. Katanya selama proses koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pimpinan OPD pelaksana lelang itu ditengarai banyak menyimpang.

Bahkan selain Jumras, Nurdin mengatakan masih ada lima oknum pejabat yang masuk dalam radar KPK memiliki masalah serupa.

“Kita harus betul-betul pemerintahan ini bersih, harus clear. Kita sudah bicara sama KPK melalui Korsupgah. Kita sampaikan terpaksa harus bersihkan ULP, langsung dia (KPK) senang, masih ada lima pak katanya yang harus bapak bersihin. Jadi artinya kalau kita mau save ini harus bersihkan semua orang yang berfikiran masih seperti itu," kata Nurdin.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian yakni, adanya dugaan sengaja menghambat proses lelang, markup proyek, hingga pejabat yang gemar memotongan gaji pegawai maupun honorer, serta pelangaran lainnya.
"Pokoknya saya sudah kasih waktu tujuh bulan harusnya berbenah pak, kalau masih belum terpaksa. Harus kita ikuti rekomendasi KPK. Kan ibu Basaria (Pimpinan KPK Basaria Panjaitan) bilang, kalau mau TOT kita bantu, mau OTT juga kita kasih OTT, pilih mana? Ini bagian TOT, kita luruskan semua," jelasnya.

Untuk menegaskan agar kejadian serupa tak terjadi lagi, Nurdin memanggil seluruh pokja hingga plt Biro Pembangunan Haikal ke rumah jabatannya, Minggu (21/4) malam lalu. Katanya, pemecatan Jumras menjadi pelajaran agar kedepan proses tender dilakukan dengan cepat.

Proyek tahun 2020 harus tuntas perencanaannya paling lambat Desember 2019. Sehingga Januari suddah dapat dikerjakan untuk fisik.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif