alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kawasan Kumuh di Kabupaten Majene Ditarget Rampung 2020

Asrianto Suardi
Kawasan Kumuh di Kabupaten Majene Ditarget Rampung 2020
Wakil Bupati Majene Lukman saat memimpin rapat koordinasi terkait penanganan kawasan kumuh perkotaan. Foto: Istimewa

MAJENE - Pemerintah Kabupaten Majene, menggelar rapat koordinasi penanganan kawasan kumuh perkotaan (KOTAKU).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat kantor Bapeda Majene, Selasa, (23/4/2019) di pimpin oleh Wakil Bupati Majene Lukman, dan dihadiri dalam acara tersebut, Asisten Setda Majene, Staf Ahli Bupati, Para OPD terkait, Camat, Lurah, tim fasilitator dan pokja KOTAKU, serta beberapa undangan lainnya.

Wakil Bupati Majene Lukman mengatakan, Program Kawasan Kumuh Perkotaan (KOTAKU) untuk kabupaten Majene, masih menyisahkan tiga hektar didua kelurahan, yakni Baurung dan Lembang. Sementara untuk domain pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ada di kelurahan Labuang Kecamatan Banggae seluas 10 hektar.



Atas progres tersebut, Wakil Bupati Majene Lukman mengharapkan pemerintah daerah melalui OPD terkait bisa berkolaborasi, jangan sampai program tersebut tidak berjalan dan memperluas kawasan kumuh yang selama ini ditangani.

“Kita hadir disini bukan hanya datang duduk, kita harus mencari solusi, kebulatan tekad, apa yang dilaksanakan dibutuhkan intervensi kabupaten Majene," kata wakil Bupati Majene, Lukman.

Lukman berharap, Bappeda sebagai dapurnya perencanan daerah, dari dinas terkait, PUPR, Perkim pemukiman dan OPD lainya, tentu sepakat menuntaskan wilayah yang tidak diintervesi Provinsi pada tahun 2019-2020.

Mantan Wakil Ketua DPRD Majene ini juga mengharapkan, peran aktif para lurah dan camat untuk memelihara, pembambangunan KOTAKU yang telah selesai. Tugas pemerintah kecamatan dan keluarahan harus bisa menetralisir dan menutup jalan agar tidak ada pemukiman kumuh yang baru.

Team Leader KOTAKU Bakrun Gassing mengatakan, untuk pencegahan dan pemeliharaan Kawasan yang telah tersentuh program KOTAKU berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Pasalnya, pemerintah Provinsi akan terlalu jauh jika akan melakukan pemantauan. Ia juga mengusulkan, agar pemda Majene membuat regulasi atau Perturan bupati yang mengatur mekanisme kawasan kumuh.

"Hal itu akan menjadi acuan, baik dalam pencegahan dan pemeliharaan kawasan kumuh di Majene,” terang Bakrun.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif