alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Jalani Sidang, Pejabat Pemkot Mengaku Diperintahkan Pimpinan

Vivi Riski Indriani
Jalani Sidang, Pejabat Pemkot Mengaku Diperintahkan Pimpinan
Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM, M Enra Efni salah satu terdakwa dugaan korupsi pengadaan penyediaan sanggar kerajinan lorong Pemkot Makassar mengaku jalankan perintah atasan. Foto: Sindonews/Ilustrasi

MAKASSAR - Sidang dugaan korupsi pengadaan penyediaan sanggar kerajinan lorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Salah seorang terdakwa, Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM, M Enra Efni menjelaskan bahwa apa yang dia kerjakan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sesuai dengan perintah dan arahan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkot Makasar, yang juga merangkap jadi pejabat pembuat komitmen PPK, Gani Sirman.

Dalam persidangan Enra menceritakan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan rapat perencanaan maupun pembayaran.



Dia hanya ditugaskan untuk mengantar barang yang ditujukan pelaku UMKM yang telah ditunjuk. "Saya hanya membatu mengantarkan barang dan melakukan kegiatan pelatihan ke UMKM. Hanya seperti itu, selebihnya tidak ada," kata Enra, Selasa kemarin.

Lebih lanjut dia menceritakan bahwa program tersebut sudah ada sejak dirinya bergabung ke Dinas Koperasi dan UKM. Dia bergabung pada pertengahan 2016 lalu, sedangkan program tersebut sudah dimulai pada 2015.

“Saya awalnya juga mempertanyakan kenapa program tersebut dibagi dua, ada yang penunjukan langsung ada juga yang tidak. Tapi karena perintah pimpinan saya kerjakan," ucapnya.

Erna juga menambahkan setelah pelaksanaan program tersebut sempat ada teguran dari BPK, dan diminta melakukan pengembalian sebesar Rp49 juta. Dan itu sudah dikembalikan.

"Sejak ada teguran tersebut, program tersebut ditunda pada tahun 2016 lalu," tambahnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat mengatakan, terdakwa melakukan pembayaran, pengadaan persediaan sanggar kerajinan lorong-lorong, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa.

"Total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp380 juta. Itu berdasarkan hasil audit BPKP Sulsel. Terdakwa tidak tertib mengelola anggaran seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” katanya.

Proyek ini dianggarkan Rp1,025 miliar yang bersumber dari APBD 2016. Namun anggaran ini dipecah dalam delapan paket anggaran kegiatan barang dan jasa.

Hanya empat di antaranya tidak melalui proses lelang. Sisanya menggunakan sistem penunjukan langsung. "Dimana perusahaan tidak pernah mengadakan barang persediaan sanggar kerajinan lorong-lorong tahun 2016 sesuai dengan jumlah barang yang dibutuhkan sangar lorong-lorong," kata Rahmat.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads