alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

KPU Makassar Dalami Dugaan Manipulasi Suara di Tingkat Kecamatan

Luqman Zainuddin
KPU Makassar Dalami Dugaan Manipulasi Suara di Tingkat Kecamatan
Ketua KPU Makassar Faridl Wajdi. Pihaknya mendalami dugaan manipulasi suara di tingkat kecamatan. Foto: Sindonews/Luqman Zainuddin

MAKASSAR - KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Makassar mendalami dugaan manipulasi atau penggelembungan suara yang terjadi di Makassar. Kemarin, kedua pimpinan lembaga ini melakukan koordinasi terkait persoalan tersebut.

Ketua KPU kota Makassar, Faridl Wajdi mengaku sudah melakukan kajian awal dengan Bawaslu terkait laporan-laporan manipulasi suara di lingkup wilayahnya, bersama Bawaslu.

"Kami mengkaji, berdiskusi dengan teman di Bawaslu, apakah ini hanya sebatas human error atau keadaan lain yang memang ada desakan. Kami berharap ini bagian dari (human error) karena ada efek kelelahan dari teman-teman KPPS," ucap Faridl di saat mendatangi Sekretariat Bawaslu kota Makassar jalan Anggrek, Rabu (24/4/2019).



Faridl mengakui, ada kejadian yang memang mengarah pada manipulasi rekapitulasi suara. Sekalipun itu masih indikasi. Faridl sendiri, menolak dugaan manipulasi itu terstruktur dan diorganisir. Menurut dia, terlalu cepat untuk menyimpulkan dugaan seperti itu.

"Modusnya misilanya seperti 1+3=6, 1+8=10, ada keadaan seperti itu. Kami merekap semuanya. Hari ini kami masih merekap. Ini terlalu awal untuk mengatakan (terorganisir). Kemungkinan itu kami petakan, sekalipun terorganisir bisa kita minimalisir dampaknya pada satu level di atas," sambung Faridl.

Adapun koordinasi dengan Bawaslu, kata Faridl, adalah untuk mengantisipasi dugaan manipulasi terjadi terus hingga tingkatan selanjutnya.

"Termasuk bagian untuk menjaga itu agar bisa terkoreksi di tingkat Rekapitulasi PPK. Sekarang kan laporannya sudah ada membuka kotak, menghitung kembali surat suara, koordinasi ini bagian dari upaya menjaga itu," aku dia.

Menurut Faridl, mekanisme Pemilu sebenarnya sudah bisa mencegah manipulasi. Di mana, jika ada selisih angka dalam rekapitulasi dimungkinkan untuk melakukan langkah pencocokan dengan data C1 yang dipunya KPU, Bawaslu, maupun saksi-saksi.

"Disesuaikan kalau misalnya ada perselisihan antara C1 yang jadi patokan. Kalau masih ada persoalan juga, masih bisa dimungkinkan untuk membuka kotak. Tergantung rekomendasi," katanya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads