alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Rekapitulasi Kota Dilakukan Walau Kecamatan Belum Rampung

Luqman Zainuddin
Rekapitulasi Kota Dilakukan Walau Kecamatan Belum Rampung
SAIFUL JIHAD. KPU Kota Makassar memastikan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dimulai pada awal Mei nanti, meskipun rekapitulasi tingkat kecamatan belum kelar. Foto: SINDOnews/Luqman Zainuddin

MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar memastikan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dimulai pada awal Mei nanti, meskipun rekapitulasi tingkat kecamatan belum kelar.

Komisioner KPU Makassar Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gunawan Mashar, Minggu (28/4/2019), mengatakan proses rekapitulasi tingkat kota akan dilakukan, sekalipun rekapitulasi di tingkat kecamatan belum paripurna.

Sebab, rekapitulasi tingkat kota akan dimulai dengan kecamatan-kecamatan yang sudah lebih dahulu merampungkan rekapitulasinya. Seperti Sangkarrang..



"Kita akan melakukan rekap tingkat kota, kalau bukan tanggal 1 Mei atau tanggal 2 Mei," tutur, Gunawan saat ditemui SINDOnews di kantornya.

Kata dia, hingga kemarin, masih ada satu dari 15 kecamatan yang selesai melakukan rekapitulasi. Namun, beberapa kecamatan lain menurut dia juga tidak akan lama menyusul. Terutama, kecamatan yang tidak memiliki jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang banyak.

"Kan saat ini kecamatan kepulauan Sanggarang telah selesai dan kecamatan yang lain menyusul kemungkinan besar besok (hari ini) atau lusa selesai sudah ada lagi selesai. Kemungkinan yang akan nyusul kecamatan Wajo, kecamatan Bontoala, Ujung Pandang, dan Ujung Tanah," harapnya.

Adapun kecamatan yang diprediksi Gunawan lambat memasukan hasil rekapitulasi, adalah kecamatan yang jumlah TPSnya begitu banyak. Gunawan menyebutkan kecamatan yang diperkirakan memasukan rekapitulasi lambat diantanranya seperti Pannakukang, Tamalarea, Tamalate dan Manggala.

"Rekap di tingkat kota tetap akan dilaksanakan karena waktu atau aturan mengejar. Sehingga rekap tingkat kecamatan berjalan dan kota juga berjalan," pungkas Gunawan.

PSU Masih Memungkinkan

KPU kota Makassar telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 19 TPS di Makassar. Sejauh ini, Gunawan menyebutkan tidak ada masalah berarti yang bisa membuat PSU kembali. Di sisi lain, kata Gunawan, tidak ada lagi kemungkinan untuk pelaksanaan PSU saat ini.

"Kalau PSU kemarin sudah tidak ada kesalahan elementer. PSU secara regulatif masih memungkinkan, kalau diminta oleh MK (Mahkamah Konstitusi) nantinya ketika ada gugatan," ucap Gunawan.

Sementara, soal partisipasi pemilih PSU kata Gunawan, memang secara umum berbeda-beda. Ada partisipasi pemilih yang cukup tinggi, khususnya pada TPS yang melaksanakan PSU 5 jenis pemilihan. Bahkan ia menyebut, ada TPS yang meningkat dari pemungutan suara normal 17 April.

"Memang ada yang kurang (pemilihnya), di TPS (yang menggelar PSU) Presiden. Saya melihatnya karena kemarin hari kerja, banyak warga dapat pemberitahuan tapi tidak datang," pungkas dia.

Sementara itu, dari pantauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, partisipasi masyarakat untuk memilih terlihat cukup rendah pada PSU yang digelar 91 TPS di Sulsel, Sabtu (27/4/2019) lalu.

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel Divisi Pengawasan Partisipatif, Saiful Jihad menyebutkan, partisipasi masyarakat hang ikut menyalurkan hak pilihnya pada PSU lalu, di bawah 50%. Khususnya pada TPS yang hanya menggelar PSU untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Partisipasi masyarakat hususnya yang hanya melakukan PSU untuk pilpres, dibawah 50% dari daftar DPT yang ada," terang Saiful Jihad, Sabtu (27/4/2019) malam.

Di Takalar kata Saiful, malah ada TPS yang partisipasinya dibawah 40% dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sekalipun, pada TPS tertentu yang menggelar pemilihan DPRD kabupaten/kota, ada perbedaan dari sisi partisipasi masyarakat.

"Partisipasi tinggi saat yang dilakukan PSU ada Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota atau minimal DPRD tingkat I (DPR RI). TPS yang ada PSU untuk Surat Suara DPRD Kabupaten, yang hadir sekitar 90%," sambung Saiful.

Saiful menduga, rendahnya partisipasi masyarakat untuk datang mencoblos disebabkan oleh waktu memilih PSU yang bukan waktu yang diliburkan. Sementara, pegawai dan pekerja yang tempat kerjanya jauh menurut dia, tidak bisa hadir.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook