alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Ketua Hanura Bantaeng Sebut PPK Manipulasi Perolehan Suara

Eky Hendrawan
Ketua Hanura Bantaeng Sebut PPK Manipulasi Perolehan Suara
KPU Bantaeng diminta untuk melakukan pencocokan data perolehan suara atas laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh pelapor Ketua Partai Hanura Bantaeng, A Harun Rani. Foto: Ilustrasi/SINDOnews

BANTAENG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng diminta untuk melakukan pencocokan data perolehan suara terkait kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang dilaporkan Ketua Partai Hanura Bantaeng, A Harun Rani bersama Calon Legislatif (caleg) Gerindra, Husain.

Permintaan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Bantaeng dengan menghadirkan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Tompobulu yang menjadi terlapor dalam gugatan yang dilakukan A Harun Rani bersama Husain.

"Berdasarkan putusan Bawaslu yang ditandatangani ketua Bawaslu Bantaeng, Muhammad Saleh. Di situ terdapat tiga poin yang harus dilakukan KPU," ungkap A Harun, Rabu (01/05/2019).



Pada proses sidang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di ruang rapat Bawaslu Bantaeng diwarnai aksi protes. Harun Rani menilai jika PPK secara terang-terangan melakukan pelanggaran dengan melakukan manipulasi perolehan suara di Kecamatan Tompobulu.

"Kami tentu tidak terima dengan kesaksian terlapor yang mengaku jika salinan C1 hasil perhitungan itu ditempel. Tapi nyatanya tidak," Terang A Harun yang akrab disapa Karaeng Raja.

Karaeng Raja menyampaikan ke pimpinan sidang bahwa dari bukti-bukti itulah bisa disimpulkan bagaimana sulitnya mendapat salinan C1. Padahal menurutnya, salinan itu bagian dari tanggungjawab dan kewajiban penyelenggara untuk mengumumkan agar transparansi.

"Sekarang terbukti bagaimana sulitnya mencari C1, penyelenggara saja tidak punya itu padahal ia adalah penanggungjawab kegiatan" tegasnya.

Pada proses persidangan, pimpinan sidang meminta keterangan ke terlapor terkait salinan model C1-DPRD Kab/Kota yang tidak diumumkan di papan informasi, namun pihak terlapor mengatakan bahwa sudah dilakukan pemasangan setelah penghitungan di KPPS.

"Kami sudah memasang salinan itu di papan informasi yang tersedia di PPS, kami punya bukti dokumentasinya" ujar Idris salah satu anggota PPS.

Keterangan terlapor dibantah oleh saksi pelapor, H Baharuddin Latif. Dia menyebutkan bahwa tidak mendapati salinan tersebut. Bahkan dia curiga salinan itu memang ditempel untuk didokumentasikan saja kemudian diambil kembali dan dilakukan perbaikan.

"Saya setengah mati mencari salinan itu tapi tidak saya temukan di PPS, saya juga punya dokumentasinya saat itu" ungkapnya.

Terlapor juga dimintai keterangan mengenai salinan model C1-DPRD kota/kabupaten yang beredar terdapat beberapa salinan dengan suara partai yang berbeda tapi pada TPS yang sama.

"Kami telah menyiapkan salinan C1 yang kami miliki sebagai bukti dan itu yang benar" tegas Syahrir Ketua PPS.

Akan tetapi setelah dimintai bukti-bukti salinan tersebut, pihaknya hanya menyiapkan 7 salinan model C1 saja dari 77 TPS sekecamatan Tompobulu. Hal inilah yang membuat pelapor protes dan menyerang terlapor.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook