alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Asimilasi Belum Disetujui, IAS Puasa Ramadan di Lapas

Vivi Riski Indriani
Asimilasi Belum Disetujui, IAS Puasa Ramadan di Lapas
Permohonan asimilasi terpidana kasus korupsi, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), belum mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham. Foto: SINDOnews/Dok

MAKASSAR - Permohonan asimilasi terpidana kasus korupsi, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), belum mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM.

Hal itu dibenarkan Kepala Lapas Klas IA Makassar, Budi Sarwono saat dikonfirmasi, Rabu (1/5/2019). Budi mengaku telah mengirim permohonan asimiliasi mantan Wali Kota Makassar tersebut sejak dua bulan lalu.

"Sudah dua bulan kita masih menunggu asimilasinya dari pusat," kata Budi.



Budi menjelaskan, asimilasi diberikan kepada terpidana yang dinilai bersyarat dan telah menjalani hukuman selama dua per tiga masa tahanan. Tujuannya, untuk membaurkan narapidana dengan kehidupan masyarakat sehingga ketika dinyatakan bebas tidak canggung lagi berada ditengah-tengah masyarakat.

Selain asimilasi, pengajuan remisi dasawarsa IAS juga belum keluar hingga kini. Padahal, jika remisi itu telah disetujui maka IAS bisa menghirup udara segar April 2019 lalu.

Pasalnya, besaran remisi dasawarsa yakni 1/12 masa tahanan dengan maksimum pengurangan tiga bulan tahanan. Dimana, terpidana yang masa tahanannya lebih dari tiga tahun akan mendapatkan remisi selama tiga bulan. Sementara, IAS dinyatakan bebas murni pada pertengahan Juli 2019 mendatang.

Belum keluarnya asimilasi maupun remisi dasawarsa dari pusat, maka IAS dipastikan akan menjalani ibadah puasa di Lapas Klas IA Makassar.

"Kasihan sudah mau bebas tidak dapat apapun dari pemerintah. Kalau dapat remisi bisa langsung bebas karena tiga bulan, dapat asimilasi juga lumayan karena ada mendapat hak sebagai warga binaan," ujarnya.

Diketahui, IAS merupakan terpidana kasus korupsi kerjasama kelola dan transfer instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Tahun 2006-2012. Mantan wali kota dua periode ini ditetapkan sebagai tersangka dan divonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta atau kurangan penjara empat bulan.

Dipersidangan, IAS terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan orang lain dengan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 5 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Dengan demikian, IAS dinilai terbukti mengarahkan direksi untuk memenangkan PT Traya Tirta Makassar yang berujung adanya kerugian negara mencapai Rp31,8 miliar berdasarkan audit BPK.

Sebelum dipindahkan di Lapas Klas I Makassar pada Februari 2019 lalu, IAS terlebih dulu ditahan di Lapas Sukamiskin Bandung Jawa Barat dan Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur Cabang KPK.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads