TOPIK TERPOPULER

Pj Wali Kota Makassar Teken SK Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi

Marhawanti Sehe
Pj Wali Kota Makassar Teken SK Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi
5 kepala daerah di Sulsel meneken SK Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi disaksikan Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah, Selasa (1/12/2020). Foto: Istimewa

MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin meneken surat keputusan (SK) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Four Points by Sheraton, Selasa (1/12/2020). Selain Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Gowa, Maros, dan Barru juga meneken SK TP2DD ini.

TP2DD diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah. Penandatanganan SK tersebut disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), HM Nurdin Abdullah, Kepala Kantor Bank Indonesia Sulsel, Bambang Kusmiarso, dan Kepala OJK Sulampua, Nurdin Subandi.



Baca juga: Nurdin Abdullah Minta Seluruh Daerah Terapkan Digitalisasi Keuangan

Kepala Bank Indonesia Sulsel, Bambang Kusmiarso mengatakan pembentukan TP2DD sebagai salah satu upaya untuk mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan elektronifikasi transksi pemda (ETP), integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta dukungan terhadap integrasi ekonomi dan keuangan digital.

Menurut Bambang, manfaat pembentukan TP2DD di lima kabupaten/kota tersebut diharapkan mendorong pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih efektif dan efisien sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, memperkuat ekonomi inklusif, dan kesejahteraan lebih merata.

Selain itu, TP2DD juga bisa mendorong peningkatan kualitas melalui transaksi keuangan yang lebih cepat, mencegah kebocoran anggaran pendapatan/belanja, serta menciptakan transparansi. Serta, integrasi ekonomi dan keuangan digital dapat terwujud lebih cepat.

"ETP adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah di daerah dari sebelumnya menggunakan cara tunai beralih ke nontunai berbasiskan digital," jelas Bambang, dalam sambutannya saat membuka acara Pengukuhan TP2DD yang mengusung tema Fostering Digital Transformation Through Innovation.



Baca juga: Gubernur Resmikan Program Swab Massal Bagi Guru di Sulsel

"Instrument nontunai tersebut tidak terbatas pada pembayaran melalui teller, namun juga dari kanal lainnya seperti QR Indonesian standard (QRIS), financial technology (fintech), aplikasi internet dan mobile banking. Adapun tujuan ETP itu sendiri diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan pemda melalui pemanfaatan teknologi," lanjut Bambang.

Selanjutnya, TP2DD yang merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait di suatu daerah nantinya bertugas membentuk satgas percepatan perluasan digitalisasi daerah, mengawasi dan memonitoring pelaksanaan ETP, memberikan solusi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ETP, serta melaporkan perkembangan ETP secara berjenjang sampai Satgas P2DD di tingkat pusat.

Adapun lima kabupaten/kota yang dipilih untuk membentuk TP2DD sebagai tahap awal karena telah memenuhi indeks elektronifikasi yang dipetakan oleh Bank Indonesia. Di mana lima kabupaten/kota tersebut merupakan daerah dengan tingkat transaksi elektronik tertinggi di Sulsel dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Dua kota yaitu Makassar dan Parepare telah memasuki tahapan ketiga dari tiga tahap indeks elektronifikasi, yaitu ekspansi dalam penerapan transaksi elektronik. Tahapan tersebut terdiri atas perluasan kanal pembayaran melalui fintech/e-commerce yang mencakup transaksi pendapatan dan belanja pemda.

Baca juga: BUMN Tiongkok Siap Investasi Penuh di Proyek PLTSa Makassar

Sedangkan kabupaten dan kota lainnya masih berada di tahap kedua, yaitu transformasi. Tahapan tersebut terdiri atas penerapan SP2D secara online, CMS, EDC/Internet-SMS-Mobile banking, serta transaksi pendapatan dan transaksi belanja.

"Oleh karena itu, dengan dibentuknya TP2DD tersebut diharapkan dapat membawa seluruh di pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat memasuki tahap 3, yaitu ekspansi dalam waktu singkat," pungkas Bambang.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menjelaskan percepatan dan perluasan digitalisasi adalah suatu keharusan bagi Makassar sebagai kota metropolitan menuju kota pariwisata dan investasi. Harapannya, TP2DD Makassar nantinya semakin memperkuat sinergi untuk mendorong digitalisasi di Kota Makassar.

"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi uang cash kalau perlu di Makassar beredar, kalau bisa semua digital," tegas Rudy.

Baca juga: Gubernur Target Realisasi Anggaran 25 Persen di Triwulan I Tahun 2021

Dia juga berharap, hadirnya TP2DD di Kota Makassar nantinya bisa menghasilkan ide dan gagasan untuk mendorong Kota Makassar menerapkan digitalisasi di semua sistem yang ada, baik di pelayanan, perpajakan, hingga administrasi pemerintahan.

"Tentu tim percepatan ini, namanya juga tim percepatan, tentu kita harap tim ini bisa merumuskan gagasan-gagasan/ide-ide inovasi yang bisa mengantarkan Makassar ini menjadi tahap demi tahap dan sistematis menuju sistem digitalisasi di semua sistem, baik sistem pelayanan, sistem perpajakan, sistem pembayaran dan termasuk administrasi pemerintahan," pungkas Rudy.



(luq)

preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!