Gowa Salah Satu Daerah Jadi Contoh Penerapan Transformasi Digital Keuangan

GOWA - Kabupaten Gowa menjadi salah satu contoh dari 5 (lima) kabupaten/kota terpilih dalam penerapan tranformasi digitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan bersama Makassar, Parepare, Barru, dan Maros.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, Bambang Kusmiarso pada pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota/Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan di Golden Lily Ballroom Four Points By Sheraton Hotel, Selasa, (1/12/2020).

"Kita memilih lima Pemda ini karena berhasil mengimplementasikan digitalisasi melalui Electronic Trading Platform (ETP) Qris sebagai alat pembayaran pajak daerah. Ini menunjukkan contoh pemanfaatan digital dalam melakukan proses pembayaran," ungkapnya.



Selain itu, Bambang membeberkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik kedua setelah Tiongkok. Ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel yang selalu tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan bahkan terbaik kedua setelah Tiongkok. Meskipun Sulsel jauh dari pusat namun kita tercatat salah satu pertumbuhan tertinggi indonesia, seperti inflasi terjaga dan stabilitas harga mampu dikendalikan," jelas Bambang.

Menaggapi hal ini, Pjs Bupati Gowa, Andi Aslam Patonangi usai mengikuti kegiatan tersebut mengatakan, dengan dipilihnya Gowa menjadi TP2DD ini artinya Gowa memiliki progres dalam perluasan digitalisasi seperti rumah makan dan beberapa tempat yang dilakukan menggunakan digital Qris.

"Ini berarti kita sudah ada progres karena ada beberapa rumah makan atau restoran kita dan tempat yang menghasilkan pajak tau retribusi daerah pembayarannya menggunakan Qris. Sehingga setelah ini diharapkan bisa diperlebar agar seluruh pembayaran pajak diarahkan secara digital," katanya.

Saat ini kata Aslam, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan bersama Bapenda dan BI serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar mau memakai cara digital ini untuk lebih praktis lagi.

Tak hanya itu, pada bidang pemerintahan penggunaan digital juga sangat baik untuk transparansi dan akuntabilitas dalam suatu pemerintahan.