alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Akan Evaluasi SK Mutasi Pejabat, Ini kata Irjen Kemendagri

Mustafa Layong
Akan Evaluasi SK Mutasi Pejabat, Ini kata Irjen Kemendagri
IRJEN KEMENDAGRI. Kemendagri memastikan adanya kesalahan dalam pengangkatan 193 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel). Foto: SINDOnews/Mustafa Layong

MAKASSAR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan adanya kesalahan dalam pengangkatan 193 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, mengatakan, ada kesalahan dalam penerbitan SK, sehingga mesti dievaluasi.

Dia meminta seluruh pihak bersabar menunggu hasil evaluasi yang dilakukan tim bersama Pemprov Sulsel.



"Tunggu saja hasil evaluasinya. Karena secara teknis ada beberapa yang belum memenuhi peraturan perundang-undangannya. Belum tentu juga mereka kembali ke jabatan sebelumnya. Intinya tunggu hasil evaluasi," kata Tumpak saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/5/2019).

Terlepas polemik yang berkembang, dia meminta agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Sebab kedatangan tim dari ibu kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dari potensi pelanggaran di daerah.

Katanya, dalam birokrasi wajar terjadi miss komunikasi, miss koordinasi antara pihak, sehingga perlu dievaluasi bersama. Dia juga menyebut, dari hasil pertemuan dengan Nurdin dan Sudirman, keduanya berkomitmen menjalankan pemerintahan dengan tenteram.

"Maka itulah fungsi evaluasi, jadi tidak salah kalau gubernur dan wagub sama-sama mengevaluasi kebijakan yang sudah dibuat. Kedua belah pihak sepakat bahwa pemerintahan harus berjalan dengan tenteram," jelasnya.

Katanya, dalam tata laksana kewenangan antara gubernur dan wagub telah diatur aturan mainnya. Namun diakui, peraturan yang ada belum secara rinci menyebutkan hak kepala daerah dan wakilnya.

"Jadi bisa saja kepala daerah secara lisan menyampaikan tolong di tata yang ini. Jadi tidak semua perundang-undanganan bisa dilihat. Itu tadi kita sepakat. Intinya kami ke sini dalam konteks pembinaan pemerintahan di Sulsel inu berlangsung dengan tenteram, harus ada harmoni," katanya.

Sementara, Plt Dirjen Otoda Akmal Malik, mengatakan, pihaknya sengaja mendatangi langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel untuk bersilaturahmi di momen Ramadan. Namun yang lebih penting, kehadiran mereka untuk mengklarifikasi polemik yang sedang hangat di pemerintahan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.

"Ada persoalan tata kelola pemerintahan yang kita anggap mungkin perlu kita optimalkan ke depan. Kita bicara dengan pak gub dan wagub. Kita sepakat ke depan kita akan mencoba perbaiki hal-hal yang belum optimal," kata Akmal.

Katanya, terkait polemik mutasi 193 pejabat, terdapat perbedaan cara pandang antara kedua pihak melihat regulasi yang ada. Katanya, masih ada tata aturan yang mesti disempurnakan agar tidak menimbulka tafsiran berbeda.

Diketahui, Empat kementerian dan lembaga harus menerjunkan 15 personel untuk menyelesaikan polemik mutasi 193 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov Sulsel.

Mereka yakni Plt Dirjen Otoda Akmal Malik, Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, Deputi SDM Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Wasdal BKN Otok Kuswandaru, Direktur Kelembagaan Makmur Marbun, Inspektur Wilayah III Elfin Elias, Askom Komisi ASN Sumardi, Staf Khusus MenpanRB Raffiuddin Hamarung.

Lalu lainnya APIP Itsus Yuriadi Abadi, staf Ditjen Otoda Selamet, dua staf Kemenpan Rosdiana dan Andi adiyat Mirdin, serta Joy Rananta Sembiring (TU Itjen), Indra Irvana (TU Otda) dan Rayner Mandagi (TU Otda).



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads