alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Presiden Telah Tandatangani PP Tentang Tunjangan Ke-13 untuk PNS

Kurniawan Eka Mulyana
Presiden Telah Tandatangani PP Tentang Tunjangan Ke-13 untuk PNS
JOKOWI. Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang tunjangan ketigabelas untuk Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri. Foto: SINDOnews/Dok

MAKASSAR - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang tunjangan ketigabelas untuk Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.

PP tersebut adalah PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jumat (10/5/2019),
dalam PP itu disebutkan, gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.



“Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas,” bunyi Pasal 3 ayat (2) PP ini.

Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diberikan untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara, paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Sedangkan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

“Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 ayat (5) PP yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 6 Mei 2019.

Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Disebutkan pula, dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima pensiun atau tunjangan sekaligus sebagai Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda, menurut PP ini, maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda.

PP ini menegaskan, Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sementara ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook