alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Direktur PT Sinar Indonesia Property Jadi Tersangka dan DPO Polisi

Herni Amir
Direktur PT Sinar Indonesia Property Jadi Tersangka dan DPO Polisi
Wakapolres Gowa Kompol Muh Fajri Mustafa. Foto : SINDOnews/Herni Amir

SUNGGUMINASA - Direktur PT Sinar Indonesia Property bernisial JP (54 tahun) ditetapkan senagai tersangka sekaligus masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Gowa.

JP ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Manager Operasional PT Sinar Indonesia Property berinisial SS (57 tahun).

Wakapolres Gowa Kompol Muh Fajri Mustafa mengatakan status DPO keduanya ditetapkan pertanggal 17 mei 2019, karena terlibat dalam kasus pembangunan kota idaman Pattalassang.



"Status tersangka mereka ditetapkan 3 Mei lalu. Mereka sebelumnya sudah dua kali dipanggil tidak datang," jelas Fajri.

Adapun peran JP kata Kompol Fajri yakni menanda tangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari penggarap ke PT SIP serta Menanda tangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari PT SIP ke Pembeli.

JP dikenakan Pasal 263 (1) KUHP dan atau Pasal 263 (2) dan atau Pasal 378 dan atau Pasal 372 Jo Pasal 55 KUHP.

Sedang SS lanjutnya, memiliki peran mewakili PT SIP melakukan ganti rugi lahan dan melakukan transaksi atas tanah yang merupakan aset PTPN XIV.

"Untuk itu SS dikenakan persangkaan pasal 263 ayat 1 KUHP dan pasal 263 ayat 2 KUHP dan atau pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP,"jelasnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum PT SIP Naharuddin Abdullah mengaku akan mengambil langkah hukum memperaperadilankan Polres Gowa atas status tersangka dua kliennya itu.

"Kami keberatan dengan status tersangka ini. Kami hanya membeli tanah. Prosedurnya semua ada di pemerintahan melaui ppat kecamatan. Tanah dibeli dari masyarakat. Ada alas hak berupa surat garapan, ada rinci ada sertipikat,"ujarnya.

Dia memaparkan, jika PT SIP telah membeli 150 ha dan telah menjual ke forkopimda sebanyak 50 ha. Pihaknya baru mengetahui jika ada sebagian dari tanah yang dibelinya itu masuk gambar situasi (gs) 9 saat dilakukan pengurusan penerbitan sertipikat pada 2012 lalu.

"BPN mengatakan masuk zona gs 9 sehingga tidak bisa diterbitkan sertipikat. Awalnya tanah yang masuk GS 9 itu milik PKG namun asetnya dilikuidasi sehingga diberikan ke PTPN," tukasnya lagi.

Namun kata dia, pada 2011 atau setahun sebelum pembelian tanah dilakukan oleh PT SIP telah ada kesepakatan antara Pemkab Gowa dan PT PN yang dipelopori oleh Polda Sulsel dan turut disaksikan Gunernur Sulsel.

Dimana dalam kesepakatan itu, tanah GS 9 seluas 200 ha diserahkan ke Pemda untuk pemda mengantikan dengan lahan yang lain.

"Kalau berdasarkan RTRW Mamminasata, kawasan itu memang sudah tidak bisa untuk areal perkebunan tapi perumahan. Kalau perkebunan dipaksakan maka menyalahi RTRW,"jelasnya.

Selain itu, dia menegaskan jika GS bukan alas hak. Masih harus melalui Surat ukur lalu terbit Surat Kepitusan (sk ) BPN. SK inilah yang melahirkan sertipikat. "Nah sertipikat inilah yang melahirkan alas hak,"tandasnya.



(sss)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads