alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pemkot Palopo Kembali Berhasil Raih WTP yang Keempat

Chaeruddin
Pemkot Palopo Kembali Berhasil Raih WTP yang Keempat
Wali Kota Palopo HM Judas Amir saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Palopo yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Foto: Istimewa

PALOPO - Pemerintah Kota Palopo yang dinahkodai oleh Judas Amir selama enam tahun terakhir, kembali berhasil meraih penilaian sangat baik terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan dan penggunaan aset Kota Palopo.

Ini terbukti, empat kali Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Palopo yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dinilai sangat baik melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan LHP BPK Senin, (20/05/2019) dilakukan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, penanggungjawab pemeriksaan Wahyu Priyono, di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.



Empat kali selama empat tahun berturut-turut Palopo raih WTP yakni sejak laporan keuangan tahun 2015 hingga laporan keuangan tahun 2018 atau dari tahun 2016-2019.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palopo, Samil Ilyas, mengatakan laporan atas SPI dan kepatuhan, dimana untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

"BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan," katanya.

LHP ini disajikan dalam laporan nomor 28.B/LHP/XIX.MKS/05/2019 dan nomor 28.C/L HP/XIX.MKS/05/2019, tanggal 16 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tersebut.

Sambutan sekaligus penyerahan Kepada Bupati/Wali Kota se Sulawesi Selatan. Kota Palopo diterima Oleh Wali Kota Palopo HM Judas Amir, didampingi Ketua DPRD Kota Palopo Harisal A Latief.

Menurut Wahyu Priyono, sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2004 dan undang-undang nomor 15 tahun 2006 BPK, setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018.

"Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan kecukupan informasi laporan keuangan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 3 Laporan utama," katanya.

"Yaitu LHP atas LKPD tahun anggaran 2018, LHP atas sistem Pengendalian internal (SPI), dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan," lanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2018 pada tujuh pemerintah daerah tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kota Palopo, Bulukumba, Gowa, Bone, Soppeng, Sinjai, serta memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD kota Parepare.

Sesuai dengan mandat pasal 20 dan pasal 21 undang-undang Nomor 15 tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas Hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban memberi penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini.

DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan Menindaklanjuti temuan BPK antara lain dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook