alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Hari Ini, Sabri Dijadwalkan Bersaksi di Sidang Kasus Underpass

Vivi Riski Indriani
Hari Ini, Sabri Dijadwalkan Bersaksi di Sidang Kasus Underpass
Mantan Asisten 1 Pemkot Makassar, M Sabri (baju dinas berdiri), akan bersaksi pada sidang kasus dugaan korupsi underpass. Foto: SINDOnews/Vivi Riski INdriyani

MAKASSAR - Sidang kasus dugaan korupsi pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Makassar.

Kasus yang mendudukkan terdakwa Ahmad Rifai Mantan Kasubag Pertanahan Kota Makassar sekaligus Sekretaris Panitia Pembebasan Lahan kembali dijadwalkan hari ini, Selasa (21/5/2019).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan Mantan Asisten 1 Pemkot Makassar, M Sabri, sebagai saksi. Sabri diketahui merupakan Ketua Tim Sembilan Pembebasan Lahan Underpass.



Berdasarkan pantauan SINDOnews, Sabri sudah terlihat berada di PN Makassar. Jadwalnya, ia akan menjalani sidang di ruang sidang utama utama Dr Harifin A Tumpa pada pukul 13.00 Wita, namun hingga kita sidang belum juga digelar.

Pada persidangan sebelumnya, JPU Andi Fadjar mengatakan pihaknya akan mendatangkan saksi lain dari pihak satgas. Salah satunya adalah Mantan Asisten 1 Pemkot Makassar, Sabri.

"Dalam kasus ini dia adalah ketua tim satgas. Kami juga akan berusaha menghadirkan pihak balai besar jalan nasional, yang ikut dalam anggota satgas," bebernya, Kamis (16/5) lalu.

Dalam perisdangan yang digelar pekan lalu, jaksa juga telah menghadirkan Mantan Camat Biringkanaya Andi Syahrum Makkuradde dan Mantan Lurah Sudiang Udin sebagai saksi.

Dihadapan majelis hakim, Syahrum mengatakan dirinya memang terlibat dalam satgas namun kebanyaknya yang turun melakukan verifikasi adalah Sekretaris yakni Ahmad Rifai. Dirinya hanya terlibat langsung dalam acara sosialisasi untuk pembebasan kepada warga.

Begitu juga dengan Mantan Lurah Sudiang Udin. Dia mengatakan dirinya hanya melakukan pencarian pemilik lahan. Sedangkan mengenai verifikasi dan pengujian berkas bukan dirinya.

Diketahui, selain Ahmad Rifai, penyidik juga telah menetapkan satu tersangka lain yakni Rosdiana Hardits yang saat ini berstatus DPO. Pada pelaksanaan proyek senilai Rp10 miliar dari APBN melalui Balai Jalan Metropolitan Makassar (BJMM) itu ditemukan kerugian negara sebesar Rp3,48 miliar atas pembayaran ganti rugi itu.

Kedua tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook