alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pembahasan ZNT Penerimaan Pajak BPHTB Akan Libatkan KPK

Syachrul Arsyad
Pembahasan ZNT Penerimaan Pajak BPHTB Akan Libatkan KPK
Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb akan melibatkan KPK membahas tindak lanjut penerapan ZNT untuk penerimaan pajak di sektor BPHTB. Foto: Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas tindak lanjut penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk penerimaan pajak di sektor Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Jadi nanti kita akan bahas kembali bersama KPK. Nanti kalau KPK sudah datang kita undang kembali semua untuk membahas soal aturannya dan bagaimana kebijakannya kedepan," ujarnya, Rabu (22/05/2019).

Saat ini kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar belum dapat mengambil keputusan atas sektor pajak tersebut tanpa mengikutsertakan lembaga antirasuah.



Iqbal Suhaeb juga sudah memediasi aspirasi para Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah (Pengda) Makassar. Mereka yang mempertanyakan polemik peralihan nilai jual objek pajak (NJOP) ke ZNT sebagai acuan pembayaran BPHTB.

Diketahui, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar menunda penerapan ZNT untuk penerimaan pajak BPHTB. Penundaan ini, berdasarkan instruksi langsung Pj Wali kota Makassar.

Pertimbangannya, karena banyaknya keluhan masyarakat. Jika ZNT diterapkan, maka pembayaran pajak BPHTB berpotensi ikut meningkat.
 
"Banyak keluhan dari masyarakat dan stakeholder, makanya akan dibahas secara komprehensif dari semua yang terkait," terang Iqbal.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook