alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Tender Makassar Ditarget Rampung Juli Mendatang

Syachrul Arsyad
Tender Makassar Ditarget Rampung Juli Mendatang
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Setda Kota Makassar menargetkan perampungan proses tender pada Juli mendatang. Pihaknya terus mendorong agar melakukan percepatan kepada semua SKPD.

Kepala BLPBJ Setda Kota Makassar, Fuad Azis mengaku, masih ada beberapa SKPD yang belum memasukkan paket tender kegiatannya di aplikasi pratender. Hanya saja jumlah SKPD yang belum rampung, masih sementara direkap.

Saat ini, lanjut Fuad, baru 309 paket tender yang masuk dalam aplikasi pratedender. Dimana menurut identifikasi BLPBJ dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) seharusnya ada 495 paket tender.



"Sementara kami rekap. Karena di SiRUP yang kita ambil, tender yang harusnya 495 paket. Tapi yang masuk pratender baru 309. Jadi masih ada 180-an harus dimasukkan. Itu akan jadi penilaian pimpinan," tukasnya kepada SINDOnews.

Bagi SKPD yang belum memasukkan paket tender atau rencana umum pengadaannya, harus menyurat langsung ke Wali Kota Makassar. Pasalnya, kata Fuad, sistem aplikasi pratender susah ditutup sejak tanggal 15 Maret berdasarkan instruksi pimpinan.

"Karena pada 15 Maret, BLPB menutup aplikasi pratender. Ada beberapa SKPD pasca penutupan aplikasi itu sudah melakukan persuratan permohonan ke pak wali kota dan sudah ditindaklanjuti," papar dia.

"Pj wali kota sudah mengintruksikan kepada kami menbuat list SKPD yang belum masuk pratender dan akan dilaporkan khusus ke pj wali kota. Sehingga SKPD bisa langsung menindaklanjuti. Karena ini persoalan monitoring dan evaluasi," tambah Fuad.

Dia menargetkan, seluruh proses tender lingkup Pemkot Makassar bisa rampung pada Juli mendatang. "495 paket tender proyek ditarget rampung Juli," tegas Fuad.

Sementara, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb telah melakukan kunjungan langsung ke kantor BLPBJ. Saat melakukan peninjuan, dia melihat dan menanyakan langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh ULP mulai dari awal penerimaan penawaran hingga evaluasi.

"Peninjauan ini, sebagai evaluasi kinerja. Karena dibutuhkan kehati-hatian dalam proses penetapan, harus sesuai dengan prosedur," ungkap Iqbal, saat mendengarkan penjelasan teknis terkait prosedur pengadaan barang dan jasa.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook