alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Indonesia Darurat Perkawinan Anak, PA Terbitkan 13.251 Dispensasi

Kurniawan Eka Mulyana
Indonesia Darurat Perkawinan Anak, PA Terbitkan 13.251 Dispensasi
LUKMAN HAKIM. Menag RI, Lukman Hakim Saifuddin, berpendapat, saat ini Indonesia darurat perkawinan anak. Ini ditandai dengan meningkatnya perkawinan anak di Indonesia. Foto: Istimewa/Kemenag

MAKASSAR - Menteri Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saifuddin, berpendapat, saat ini Indonesia darurat perkawinan anak. Ini ditandai dengan meningkatnya peristiwa perkawinan anak di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung menyebutkan bahwa terdapat 13.251 putusan dispensasi perkawinan anak yang dikeluarkan Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia pada 2018 lalu.

“Untuk diingat, ini fenomena gunung es. Jadi angka-angka itu baru angka permukaan yang sempat tercatat. Kita tidak tahu angka yang tidak tercatat,” ungkap Lukman, seperti dilansir laman resmi Kemenag RI, Sabtu (25/5/2019).



Menurutnya, Kementerian Agama menaruh perhatian besar terhadap peristiwa kawin anak. Beberapa studi menurut Menag menunjukkan dampak sosial yang cukup besar akibat adanya perkawinan anak.

Perkawinan anak kata dia merupakan hal yang sangat serius. Karena dampak dari perkawinan anak tidak semata masalah kesehatan, tapi juga masalah kesiapan alat-alat reproduksi, masalah kesehatan anak, ibu, masalah kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya. Yang lebih utama, menyangkut dampak sosial yang sangat luar biasa.

“Mengapa kami konsern (untuk mencegah perkawinan anak), karena ini secara langsung maupun tidak langsung juga berhubungan dengan kegiatan keagamaan kita,” tuturnya.

Menurutnya, seringkali kegiatan agama dijadikan alat justifikasi atau pembenar untuk tindakan-tindakan tertentu terkait dengan perkawinan anak ini. Untuk itu Menag berharap peran semua pihak untuk mengatasi perkawinan anak ini.

Sebelumnya, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin menyampaikan temu konsultasi ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi (judicial review) terkait pembedaan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook