alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pelanggaran Pemilu BBT dan Ketua RW Lanjut ke Kepolisian

Faisal Mustafa
Pelanggaran Pemilu BBT dan Ketua RW Lanjut ke Kepolisian
Kasus dugaan kecurangan pidana pemilu yang dilakukan oleh oknum ketua Rukun Warga (RW) di kota Makassar dan Caleg PPP kota Makassar, Busranudddin Baso Tika (BBT) akhirnya ditangani pihak kepolisian. Foto : Istimewa

MAKASSAR - Kasus dugaan kecurangan pidana pemilu yang dilakukan oleh oknum ketua Rukun Warga (RW) di kota Makassar dan Caleg PPP kota Makassar, Busranudddin Baso Tika (BBT) akhirnya ditangani pihak kepolisian.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Makassar menyerahkan berkas pelanggaran pemilu tersebut ke Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Senin(27/05/2019).

Komisioner Bawaslu kota Makassar, Zulfikarnain mengatakan dua kasus tersebut sudah memenuhi unsur untuk dinaikkan tahap sidik usai menerima keterangan saksi-saksi untuk memperkuat alat bukti.



"Dia mencoblos di TPS 2 dan 6, itu ada bukti-bukti nya untuk menguatkan dugaan itu ada foto dan video," ungkapnya kepada SINDOnews.

Sementara itu, Humas Bawaslu, Maulana menuturkan selama pemeriksaan BBT di Gakkumdu, yang bersangkutan kerap mangkir.

"Kalau selama ini berkaitan dengan kasus Syamsir Zaini terlapor juga kooperatif, berbeda dengan BBT yang kemarin menolak memberikan keterangan pada saat menjalani pemeriksaan, jadi dia belum diperiksa," jelasnya.

Meski begitu, kasus pelanggaran pemilu oleh BBT tetap dilanjutkan meskipun tanpa keterangan darinya,"Tapi yang menjadi landasan penilai kami tidak hanya keterangan, tetapi yang menajdi bagian kelengkapan berkas juga itu alat bukti lainnya yang dipandang unsur sentra Gakkumdu dipandang memenuhi klasifikasi yang bisa dijadikan alat bukti," tukasnya.

Kanit 1 Tindak Pidana Umum, AKP Abdul Rahim menegaskan setelah penyerahan berkas tersebut pihaknya melengkapi administrasi penyidikan, seperti laporan polisi, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

"Kita buatkan administrasinya, yakni laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sebelumnya sudah diambil klarifikasi oleh pihak Bawaslu," pungkasnya.

Diketahui Ketua RW disangkakan Pasal 516 UU No 7 tahun 2017 yakni setiap orang yang memberikan suara 2 kali atau lebih diancam dipidana penjara 12 bulan dengan denda Rp18 juta. Untuk BBT Sendiri disangkakan Pasal 523 ayat 1 UU Pemilu No 7 Tahun 2019 dengan ancaman Hukuman 2 tahun dan denda Rp24 juta.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook