alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Hakim Vonis Pidana Penjara 1 Tahun 4 Bulan untuk Gani Sirman

Vivi Riski Indriani
Hakim Vonis Pidana Penjara 1 Tahun 4 Bulan untuk Gani Sirman
ILUSTRASI. Hakim PN Makassar memvonis 1 tahun 4 bulan penjara terhadap Gani Sirman terdakwa kasus korupsi sanggar kerajinan lorong Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Foto: SINDOnews/Dok

MAKASSAR - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan penjara terhadap Gani Sirman terdakwa kasus korupsi sanggar kerajinan lorong Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Widiarso, terdakwa Gani Sirman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan penjara," kata Hakim Ketua Widiarso, saat membacakan putusan di ruang sidang PN Makassar, kemarin.



Selain Gani Sirman, terdakwa lain Enra Efni selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) juga divonis serupa yakni 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsidair satu bulan penjara.

Putusan hakim kepada kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dimana sebelumnya, Gani Sirman dituntut 2 tahun penjara, sedangkan Enra Efni dituntut 2 tahun 6 bulan penjara, dengan masing-masing denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara.

Hanya saja, terdakwa Enra dibebani uang pengganti senilai Rp300 juta lebih atau subsidair kurungan penjara selama 1 tahun.

Atas putusan majelis hakim, baik Gani Sirman maupun Enra Efni melalui penasehat hukumnya belum menyatakan banding. "Masih pikir-pikir," singkat Penasehat Hukum Gani Sirman, Syahrir Cakkari, Selasa (28/5/2019).

Diberitakan sebelumnya, kedua terdakwa diduga secara melawan hukum melakukan pembayaran atas beban APBD/APBN yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Selain itu, Gani bersama terdakwa Enra juga tidak mematuhi etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh seorang pengguna anggaran (PA) atau pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan barang dan jasa.

Dimana kedua metode pangadaan yang dilakukan dalam prosea pengadaan barang persediaan sanggar kerajinan lorong Kota Makassar Tahun 2016 baik melalui proses pengadaan langsung maupun lelang sederhana mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp380.128.801,74.

Dengan rincian, realisasi pembayaran barang persediaan sebesar Rp873.275.929, sementara nilai barang persediaan yang diterima setelah dikenai pajak hanya berkisar Rp493.147.127,26.



(kem)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook