TOPIK TERPOPULER

Regulasi Disebut Jadi Penghambat Pemberantasan Politik Uang

Muhaimin Sunusi
Regulasi Disebut Jadi Penghambat Pemberantasan Politik Uang
Ilustrasi. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Sejumlah kasus politik uang pada pilkada 2020 di Sulsel yang kandas. Penyebabnya, terduga pelaku politik uang kabur saat hendak dimintai keterangannya.

Padahal, batas waktu penelusuran kasus politik uang untuk dugaan pelanggaran pilkada hanya sampai 14 hari. Bila lewat dari itu, maka kasusnya dihentikan atau tak dapat dilanjutkan.

Baca juga: Bawaslu Terima 3 Laporan Dugaan Politik Uang untuk Pilih BAS

Tak sedikit dari komisioner Bawaslu menyayangkan aturan ini. Pelaku politik uang diduga memanfaatkan regulasi tersebut untuk kabur selama 14 hari ke atas, agar kasusnya dihentikan.

Sebut saja di Kabupaten Bulukumba, terdapat 17 kasus politik uang selama masa kampanye hingga masa tenang, namun kebanyakan kasusnya dihentikan karena pelakunya kabur.



"Iya, terduganya kabur. Jadi ini menjadi faktor regulasi yang menjadi tantangan, bukan hanya di Bulukumba namun seluruh Indonesia," kata Komisioner Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar.

Baca juga: Dini Hari Tadi, Oknum Kepala Desa Diamankan Saat Bagikan Uang 'Serangan Fajar'

Bakri mengatakan, batas waktu 14 hari ini menjadi celah terduga pelaku politik uang untuk menghindar dari kasus ini, sehingga memang perkara politik uang sulit diberantas dalam tahapan pilkada.

"Kami di Bawaslu hanya memberikan undangan. Mau datang atau tidak datang, kita tidak bisa langsung menetapkan menjadi tersangka. Beda dengan pidana pemilu, tanpa kehadiran terlapor atau yang diduga pelaku itu, bisa dilanjutkan tahapan selanjutnya (penyidikan), sedangkan kalau pilkada tidak," ujarnya.



(luq)

halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!