alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bawaslu Sulsel Gelar Rakor Bahas Kesiapan Hadapi Gugatan di MK

Luqman Zainuddin
Bawaslu Sulsel Gelar Rakor Bahas Kesiapan Hadapi Gugatan di MK
Bawaslu Sulsel mengumpulkan seluruh jajarannya dari 24 kota/kabupaten di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, Senin (10/06/2019). Foto: Luqman Zainuddin/SINDOnews

MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mengumpulkan seluruh jajarannya dari 24 kota/kabupaten di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, Senin (10/06/2019).

Pertemuan ini berlangsung untuk membahas kesiapan Bawaslu dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menyebutkan, pada persidangan PHPU di MK, pihaknya bertindak sebagai pihak pemberi keterangan.



"Secara teknis, Bawaslu Sulsel telah menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan. Sehingga keterangan-keterangan yang nanti dibutuhkan di persidangan MK, jika MK memutuskan permohonan pemohon dilanjutkan persidangannya," sebutnya.

Bawaslu kata dia, menyiapkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan tugas mereka. Seperti surat pencegahan dan agenda-agenda kegiatan pencegahan di setiap tahapan.

Hal ini lanjutnya, untuk menyampaikan bahwa secara prosudur Bawaslu telah menyampaikan kepada pihak terkait, hal-hal yang tidak boleh atau dilarang dilakukan kaitannya dengan posisi, kedudukan. Baik sebagai peserta pemilu, aparat negara, masyarakat yang memiliki hak pilih.

Selain itu, Bawaslu juga menyiapkan dokumentasi pelaksanaan jejak dan tugas pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas dari tingkat pengawas paling bawah, pengawas TPS, pengawas pemilu tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga Bawaslu kota/kabupaten dan Bawaslu provinsi.

Termasuk terkait dokumen pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019.

Saiful menambahkan jika Bawaslu juga menyertakan dokumen terkait rangkaian penanganan laporan atau temuan pelanggaran. Begitu pun dengan kasus-kasus yang masuk dalam ranah sengketa yang ditangani secara jelas, transparan, dan akuntabel.

"Terhadap mereka yang melakukan tindak pelanggaran norma dan aturan hukum yang berkaitan dengan Pemilu, apakah pelanggaran administrasi, pidana Pemilu, etik atau UU lainnya, Bawaslu telah memprosesnya sesuai ketentuan yang ada. Nah, dokumen terkait rangkaian penanganan laporan atau temuan pelanggaran tersebut, dilakukan secara  benar, akuntable dan transparan, sesuai aturan. Terhadap kasus-kasus yang masuk dalam ranah sengketa, dokumen penanganannya juga jelas, transparan," pungkas Saiful.

Sekadar diketahui, PHPU di MK diajukan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Sidang perdana bakal dimulai pada 14 Juni pekan ini.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads