alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Segera Cair, Pengelolaan Dana Kelurahan Diharap Tepat Sasaran

Syachrul Arsyad
Segera Cair, Pengelolaan Dana Kelurahan Diharap Tepat Sasaran
Dana Kelurahan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, akan segera cair. Sehingga pengelolaan dana dari APBD Pokok ini diharap bisa tepat sasaran di tengah masyarakat. Foto: Ilustrasi

MAKASSAR - Pemkot Makassar bakal merealisasikan penggunaan dana kelurahan tahun ini. Setiap lurah yang ditunjuk sebagai pengguna anggaran, diminta berhati-hati dalam mengelola bujet yang dialokasikan agar bisa tepat sasaran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Khadijah Iriani menuturkan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran dana kelurahan. Penerapannya dilakukan lebih cepat. Dari target awal yang rencananya baru akan dibahas di APBD Perubahan.

"Rencananya di APBD perubahan, tapi begitu ada aturan yang tidak boleh tidak dilaksanakan. Makanya harus dilaksanakan di awal, di APBD Pokok 2019 sehingga kita cari solusi," beber Iriani.



Alokasi anggaran dana kelurahan Kota Makassar tahun ini mencapai Rp54 miliar untuk 153 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan. Tiap kelurahan, masing-masing diberi Rp352 juta. Fokusnya, untuk peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Saat ini, pihaknya tengah mengasistensi rencana kerja dan anggaran (RKA) tiap kelurahan sebelum pencairan anggaran. Selanjutanya merampungkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Jika kedua hal ini rampung, kata Iriani, maka kegiatan dari dana kelurahan baru bisa dilaksanakan.

"Kita sangat berharap pelaksanaannya itu tidak usah berbelit-belit dulu lah. Awal ini kita uji coba. Artinya, kalau infrastrukturnya lebih dominan, ya silahkan," ujar dia. Meski demikian, Iriani meminta mengutamakan program atas permintaan masyarakat dalam musrenbang di tingkat kelurahan yang tidak terserap oleh APBD di tiap SKPD.

Dana kelurahan ini dilaksanakan oleh tiap kelurahan, dimana para lurah menjadi kuasa pengguna anggarannya (KPA). Meski tergolong baru dalam mengelola anggaran ini, Iriani berharap para lurah mempelajari aturan, khususnya Permendagri No. 130/2018 sebagai pedoman pelaksanaan dana kelurahan.

"Saya kira kalau dikasih kesempatan, learning by doing, ya istilahnya. Dengan demikian pasti bisalah. Memang awal-awal mungkin masih kaku. Tapi kan kita terus mengasistensi. Tidak dibiarkan begitu saja. Camat paling bertanggung jawab dalam hal ini. Nggak boleh membiarkan stafnya di kelurahan jalan sendiri," tegasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Makassar, Nur Kamarul Zaman mengaku, akan melakukan sosialisasi pengelolaan dana kelurahan. Dengan memanggil seluruh lurah selaku KPA, dan bendahara maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tiap kelurahan.

Hal ini agar pengelolaan anggaran dana kelurahan kedepan bisa tepat sasaran. Belum lagi anggaran ini terbilang baru dikelola oleh para lurah.

"Kita akan lakukan sosialisasi; bagaimana mekanisme pencairannya, bagainana mekanisme pertanggung jawabannya. Jadi meminta lurah berhati-hati dalam mengelola anggaran," terang Nur.

Dia menambahkan, jika proses pencairan dana kelurahan ini tengah berproses. Diharapkan, secepatnya sudah bisa bisa dijalankan jika dokumen administrasi dari tiap kelurahan sudah rampung.

"Kita sementara asistensi di Bappeda, dan itu tinggal kita jalankan. Tinggal dilengkapi KPA dan bendaharanya segala macam. Kalau sudah siap semua, kita tinggal jalankan. Anggarannya sudah ada. Kita target secepatnya ini," jelas dia.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads