alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kepala Desa dan Bendahara di Bulukumba Dilatih Kelola Keuangan

Eky Hendrawan
Kepala Desa dan Bendahara di Bulukumba Dilatih Kelola Keuangan
Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali saat memberikan sambutan pada acara pelatihan pengelolaan keuangan desa di ruang Pola Kantor Bupati, Rabu, (12/06/2019). Foto: Sindonews/Eky Hendrawan

BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan pelatihan kepada ratusan Kepala Desa dan Bendahara desa se-Kabupaten Bulukumba, di ruang Pola Kantor Bupati berlangsung selama 2 hari, Rabu-Kamis (12-13 Juni 2019).

Sebanyak 109 desa mendapatkan pelatihan tersebut, dibagi dalam dua gelombang. Hari pertama dihadiri oleh 54 desa dengan jumlah peserta 270 orang. Sedangkan hari kedua 55 desa dengan jumlah peserta 275 orang. BPKP Sulawesi Selatan, Kejari Bulukumba, Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Bulukumba dan Inspektorat Kabupaten dihadirkan memberikan pelatihan.

Kepala DPMD Andi Roslinda mengatakan, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 sebesar Rp74,8 miliar lebih, sedangkan Dana Desa (DDs) mencapai Rp108,3 miliar lebih. Sehingga para kepala desa maupun bendahara diharapkan mampu mengelolah dengan baik.



“Jadi rata-rata desa saat ini mengelola keuangan desa sebesar Rp1,7 miliar dan terdapat 8 desa yang mencapai anggaran desa sebesar Rp2 miliar lebih,” kata Roslinda, Rabu, (12/06/2019).

Sementara itu, Bupati AM Sukri Sappewali dalam sambutannya mengungkapkan, jika alokasi dana bagi desa yang cukup besar seharusnya dibarengi dengan mekanisme pengelolaan yang lebih baik. Itulah sebabnya mengapa pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk menjadi acuan atau pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara profesional.

“Saya minta para kepala desa tidak usah ragu-ragu untuk melaksanakan anggaran desa sepanjang itu mengikuti aturan yang ada,” pinta AM Sukri Sappewali.

AM Sukri berharap agar di Kabupaten Bulukumba tidak ada kapala desa yang terjerat hukum karena diduga melakukan penyelewengan dana desa. Sehingga malalui pelatihan ini, para kepala desa bisa lebih berhati-hati.

"Kita semua tidak menginginkan adanya kepala desa di Kabupaten Bulukumba yang terjerat hukum akibat tindakan kecurangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa," tandasnya.

Untuk diketahui dalam Permendagri 20 tahun 2018 tersebut Kepala Desa disebut sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau PKPKD dan para perangkat desa seperti sekretaris dan bendahara, serta staf disebut sebagaiPelaksana Pengelolaan Keuangan Desaatau PPKD.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads