alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pemkab Bulukumba dan Kanwil Kemenkum HAM Sulsel Teken MoU

Eky Hendrawan
Pemkab Bulukumba dan Kanwil Kemenkum HAM Sulsel Teken MoU
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto menerima kunjungan Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulsel, Priyadi di Hakuna Matata Resort, Tanjung Bira, Kamis (13/06/2019). Foto: Eky Hendrawan/SINDOnews

BULUKUMBA - Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto menerima kunjungan Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulsel, Priyadi dan Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi bagian Selatan, Padmoyo Tri Wikanto di Hakuna Matata Resort, Tanjung Bira, Kamis (13/06/2019).

Pada kesempatan jamuan makan malam acara ramah tamah ini, Pemkab Bulukumba, DPRD Bulukumba bersama Kanwil Kemenkum HAM melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) penyelarasan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Kanwil Bea Cukai yang lebih dulu tiba di Bulukumba telah melakukan sosialisasi peran dan fungsi strategis Direktorat Bea dan Cukai dalam peningkatan ekspor.



Di awal pertemuan, Tomy Satria memperkenalkan Bulukumba sebagai daerah dengan jumlah populasi terbanyak ke 4 di Sulsel setelah Makassar, Gowa dan Bone, kurang lebih 435 ribu jiwa penduduk.

Dia pun menyampaikan apresiasianya atas kunjungan instansi dua vertikal itu ke Bulukumba. Menurutnya momentum ini sebagai upaya membangun sinergitas terkait program yang akan dilakukan.

Apalagi Pemkab Bulukumba diakuinya sudah sering bersinergi khususnya kepada Kemenkum HAM. Misalnya terkait dengan program Kabupaten Peduli HAM, termasuk kerjasama yang akan dilakukan terkait penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Pada kerjasama kali ini Kemenkum HAM menjadi mitra strategis dalam penyusunan produk hukum melalui pendampingan dan konsultasi.

"Dalam proses pembentukan produk hukum daerah ini, kami menyadari bahwa cukup memakan energi karena membutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik. Terutama di tahun 2019 ini akan terjadi pergantian beberapa personil anggota DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan seperti perda," ujar Tomy Satria.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulsel, Priyadi menjelaskan jika instansinya memiliki tugas yang kompleks. Mulai dari penanganan atas hak azasi manusia, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Termasuk penanganan notaris sampai pada penanganan Kekayaan Intelektual.

Dikesempatan kali ini, Priyadi mengaku saat bersyukur atas kehadiran Kepala Kanwil Bea Cukai. Sebab kata dia, kolaborasi dengan bea dan cukai juga penting pada upaya pemberantasan korupsi, khususnya di bandara dan pelabuhan.

"Kedepan ada kerjasama oleh karena sama-sama memberikan pelayanan di pelabuhan dan bandara. Khusus di Bulukumba, kami menjemput bola dalam urusan keimigrasian untuk memberikan pelayanan kepada para jamaah calon haji yang sudah sepuh-sepuh, sehingga tidak perlu lagi repot ke Makassar," tuturnya.

"Cukup kami datang ke sini dan memberikan pelayanan yang terbaik," sambungnya.
 
Sedangkan, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sulewesi bagian Selatan, Padmoyo Tri Wikanto memperkenalkan secara singkat tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jika Kemenkum HAM mengurusi imigrasi atau lalu lintas sumber daya manusia, bea cukai kata dia berkaitan dengan lalu lintas barang antar negara.

"Karena kedua instansi vertikal ini memiliki wilayah kerja yang sama seperti pelabuhan dan bandara, maka diharapkan dapat bersinergi dalam mewujudkan zona integritas yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," harapnya.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads