alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Demokrat Sulsel Tolak Usulan Rencana Kongres Luar Biasa

Luqman Zainuddin
Demokrat Sulsel Tolak Usulan Rencana Kongres Luar Biasa
Pengurus DPD Demokrat Sulsel saat melakukan jumpa pers pernyataan sikap penolakan terhadap usulan KLB oleh GMPPD, Sabtu (15/6/2019). Foto: SINDOnews/Luqman Zainuddin

MAKASSAR - Pengurus DPD Demokrat Sulsel, menyatakan menolak usulan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digulirkan sejumlah kader senior Demokrat di Jakarta. Menurut Demokrat Sulsel, tak ada alasan kuat untuk melaksanakan KLB saat ini.

"Kita menolak pelaksanaan KLB. Saya sudah komunikasi semua DPC, tanda tangan pernyataan sikap bersama, kita menolak pelaksanaan KLB. Tidak ada alasan mendesak untuk melaksanakan," kata Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah saat melakukan jumpa pers di sekretariat partai Jalan Mira Seruni Makassar, Sabtu (15/6/2019) siang.

Diketahui, KLB digulirkan oleh sejumlah senior partai Demokrat yang bergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) beberapa waktu lalu. Salah satu dasar yang membuat GMPPD menggulirkan isu KLB, adalah perolehan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April lalu.



Menurut Ni'matullah, alasan perolehan suara itu saja belum cukup untuk melaksanakan KLB. Apalagi, sesuai aturan AD/ART organisasi, KLB hanya bisa dilaksanakan apabila mendapat usulkan dari 2/3 keseluruhan pengurus DPD Demokrat tingkat Provinsi di Indonesia.

Di samping itu, Ni'matullah mengatakan, KLB bisa dilaksanakan jika terjadi hal luar biasa. Seperti yang terjadi ketika Anas Urbaningrum ditahan.

"Tahun 2012, KLB bisa kita lakukan. Karena ketua umum saat itu Anas Urbaningrum ditahan. Jadi kosong. Makanya kita bisa KLB," sambung anggota DPRD Sulsel ini.

Di sisi lain, ia melihat isu itu digulirkan pada momen yang tidak tepat. Mengingat, isteri dari Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Ani Yudhoyono baru saja berpulang. Sehingga, Demokrat saat ini menurutnya masih dalam kondisi berduka.

Makanya, Demokrat Sulsel pun meminta pihak-pihak yang tergabung dalam GMPPD untuk mendapat sanksi dari DPP. "Kita meminta DPP, untuk mengambil langkah organisasi terhadap orang-orang itu," pungkas Ulla, sappan Ni'matullah.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads