alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Hak Angket Ancam Martabat dan Kehormatan DPRD Sulsel

Luqman Zainuddin
Hak Angket Ancam Martabat dan Kehormatan DPRD Sulsel
Hak angket yang digulirkan sejumlah anggota DPRD Sulsel terhadap pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dapat mengancam marwah dewan. Foto : Ilustrasi/Istimewa

MAKASSAR - Hak angket yang digulirkan sejumlah anggota DPRD Sulsel terhadap pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dapat mengancam marwah dewan.

Apalagi, jika hak angket tersebut ternyata gagal membuktikan pelanggaran pemerintah.

Hal tersebut diutarakan pengamat politik dan pemerintahan, Andi Luhur Prianto. Akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar itu berpandangan, hak angket sebenarnya hal yang lumrah sebagai bentuk pengawasan dewan. Tapi, yang menjadi persoalan kata dia, jika dasar untuk menggulirkan hak angket itu, yakni pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, tak bisa dibuktikan.



"Sepanjang bisa membuktikan itu ya layak diteruskan, tapi kalau tidak? ini menjadi tantangan dan dampaknya sebenarnya kedepan. Kalau hak angket ini gagal maka kedepan gerakan-gerakan politik semacam ini akan kehilangan muruwah," beber Luhur saat berbincang di salah satu warung kopi di jalan Topaz, kemarin.

"DPRD secara institusi akan tidak dihargai lagi karena misalnya gegabah dan ceroboh dalam menentukan sikap meskipun ya harus ada cara terbaik, misalnya boleh diteruskan sampai ke paripurna kemudian ada keputusan bisa dilanjutkan atau tidak kemudian bukan hanya berdasarkan jumlah voting tapi harus ada pertimbangan rasional dibalik itu," sambung Luhur.

Di sisi lain, poin-poin pelanggaran Gubernur yang dimasukkan pengusul hak angket kata Luhur tidak kuat.

Misalnya, soal kontroversi SK pengangkatan pejabat enselon II dan III. Menurut Luhur, hal itu sudah mendapat koreksi. Begitupun soal adanya dua kepemimpinan di Pemerintahan Provinsi Sulsel, disebut Luhur tidak mendasar.

"Dualisme menurut saya tidak ada hal yang dilanggar dalam regulasi. Bahwa kemarin ada dampak dari dualisme dengan misalnya keluarnya SK mutasi dari wagub tapi sekarang kan sudah direvisi. Kalau hal yang lain misalnya isu rendahnya serapan saya kira bukan hak angket (jalannya_red)," jelas dia lagi.

Menurut Luhur, secara detail juga, apakah hak angket bisa mengarahkan objek pemeriksaannya nanti pada salah satu kasus yang dianggap berpotensi. Mengingat, hak angket itu kata dia harus ada kebijakan yang dilanggar dan menimbulkan dampak yang luas.

Data SINDOnews, hak angket dewan bakal diparipurnakan pada Kamis (20/06/2019) besok, menyusul keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulsel yang menyetujui jadwal rapat paripurna dengan agenda pengajuan pembahasan hak angket.

"Rapat paripurna nantinya akan ditentukan lanjut atau tidaknya hak angket," kata Ketua Bamus DPRD Sulsel, Nupri Basri kepada wartawan melalui sambungan telepon.

Nupri menambahkan, pengusul akan menyampaikan alasan mengajukan hak angket yang ditujukan kepada Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan).

Sekedar diketahui, hak angket diajukan oleh sejumlah legislator DPRD Sulsel, karena menilai adanya beberapa kebijakan Gubernur dan wakil Gubernur. Ada lima poin alasan hak angket diajukan, seperti serapan APBD 2019 yang sangat minim, kontroversi pelantikan pengangkatan 193 pejabat Pemprov yang sempat dianulir karena dinilai cacat administrasi, dan beberapa lainnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PAN Sulsel, Syamsuddin Karlos menegaskan jika partainya akan solid, menolak hak angket.

"PAN solid. Karena dianggap bahwa kasus di hak angket semua sudah diklarifikasi di Mendagri dan sudah selesai," pungkas Syamsuddin Karlos.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook