alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Beda Hitung Audit BPKP-Jaksa, Kasus Korupsi Mengkendek Mandek

Vivi Riski Indriani
Beda Hitung Audit BPKP-Jaksa, Kasus Korupsi Mengkendek Mandek
Penyelidikan kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Buntu Kunik, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, mandek. Alasan polisi, kasus mandek lantaran audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Foto : SINDOnews/Ilustrasi

MAKASSAR - Penyelidikan kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Buntu Kunik, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, mandek. Alasan polisi, kasus mandek lantaran audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengungkapkan terjadi ketidaksesuaian perhitungan kerugian negara antara jaksa dengan BPKP.

"Ada ketidakcocokan data yang dihitung oleh jaksa dengan BPKP. Jadi agak lama karena mereka belum ada kesepakatan berapa kerugian negara yg sebenarnya," kata Dicky, kemarin.



Dalam penyidikan ulang ini, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya mantan Bupati Tana Toraja Theofelus Allorerung. Ia diperiksa dalam peranannya sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan.

Selain Theofelus, penyidik juga memeriksa tujuh saksi lainnya. Diantaranya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Tana Toraja Yunus Sirante selaku anggota tim sembilan, mantan Camat Mengkendek Ruben Rombe Randa selaku anggota tim sembilan.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja Meyer Dengen selaku pengguna anggaran kegiatan pembebasam lahan Bandara Buntu Kunik Mengkendek.

Mantan Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kabupaten Taba Toraja Aspa Astri, Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja Welem Sambolangi sekalu Ketua Banggar DPRD Tahun Anggaran 2010, dan Yohannes Lintin Paembongan mantan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2010.

"Keterangan para saksi akan terus kita dalami," singkatnya.

Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono mengatakan pihaknya terus memaksimalkan penyidikan. Sebab, petunjuk jaksa yang terakhir adalah adanya perbedaan kerugian negara berdasarkan perhitungan BPK dan BPKP.

"Pokoknya semua yang diduga terlibat akan kita periksa lagi, agar tidak ada P19 terus," ungkapnya, akhir Februari lalu.

Dia juga menuturkan, meski seluruh tersangka lepas lantaran masa penahanan telah habis namun dia menagaskan bahwa mereka masih berstatus tersangka.

Sehingga, ketika kasus ini dinyatakan rampung maka pihaknya akan segera melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

"Kita masih gunakan sprindik lama, jadi status mereka masih tersangka," ucapnya.

Sebelumnya, kasus tipikor yang ditangani Polda Sulsel ini bahkan sudah disupervisi oleh KPK sejak akhir 2016 lalu. Berdasarkan hasil audit BPKP Sulsel diketahui nilai kerugian negara sekira Rp7,3 miliar.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook