alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Jaksa dan GMTD Tawar Menawar Aset Pemkot Makassar

Vivi Riski Indriani
Jaksa dan GMTD Tawar Menawar Aset Pemkot Makassar
Tawar menawar luas lahan yang menjadi fasum fasos milik Pemerintah Kota Makassar terjadi antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk. Foto : Ilustrasi/Istimewa

MAKASSAR - Tawar menawar luas lahan yang menjadi fasum fasos milik Pemerintah Kota Makassar terjadi antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk.

Kasi Datun Kejari Makassar, Adnan mengungkap, perundingan terkait hal tersebut baru akan dilakukan usai pertemuan pertama yang berlangsung Senin (17/06/2019).

"Pertemuan awal itu sifatnya baru pemberitahuan kepada mereka (GMTD) terkait surat kuasa khusus yang diberikan ke kita," ucapnya kepada SINDOnews.



Dikatakan Adnan, poin penting dalam surat kuasa khusus yang diterbitkan yakni bagaimana agar hak pemerintah kota berkaitan dengan prasana sarana dan ulilitas (PSU) itu bisa diserahkan sebagaimana aturan yang berlaku. Dimana berdasarkan aturan setiap pengembang memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebesar 30% untuk PSU.

"Nah 30% itu secara umum milik pemkot tapi secara khusus itu dimanfaatkan oleh masyarakat. GMTD itu ada beberapa fasum-fasos yang sementara lagi kita proyeksikan, mudah-mudahan bisa segera diserahkan," ucapnya.

Sebab, GMTD memiliki banyak pembangunan claster, dimana didalamnya ada jalan, taman, fasilitas ibadah, dan tugas jaksa untuk mengamankan hal itu. Termasuk jalan yang berada di Jalan Metro Tanjung Bunga.

"Nanti kita coba proyeksikan dalam negosiasi ini yang mana memungkinlan untuk akselerasinya lebih cepat. Tentunya harapan kita semua yang menjadi haknya pemerintah kota mudah-mudahan bisa dipenuhi dan diserahkan," tuturnya.

Dia juga belum bisa menyebutkan berapa persen aset pemkot yang belum diserahkan oleh pihak pengembang. Sebab itu masih butuh verifikasi. Jelasnya, pihaknya meminta kepada GMTD agar melengkapi dokumen-dokumen untuk bisa diselaraskan dengan dokumen milik pemerintah kota.

Sebab, dokumen itu akan digunakan sebagai bahan untuk mengidentifikasi titik-titik mana saja yang menjadi fasum dan akan diserahkan ke pemerintah kota.

"Ini masih butuh verifikasi nantinya, makanya pertemuan awal kemarin membahas mengenai prinsip umum negosiasi, dan hal-hal yang harus kita sepakati berkaitan dengan pelaksanaan ini, termasuk diantaranya mekanismenya," tandasnya.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif