alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Mantan Ketua DPRD Enrekang Terima Dihukum 14 Bulan Penjara

Vivi Riski Indriani
Mantan Ketua DPRD Enrekang Terima Dihukum 14 Bulan Penjara
Hukuman 14 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Makassar kepada mantan Ketua DPRD Enrekang, Banteng Kadang, tidak mendapat perlawanan. Foto : SINDOnews/Ilustrasi

MAKASSAR - Hukuman 14 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Makassar kepada mantan Ketua DPRD Enrekang, Banteng Kadang, tidak mendapat perlawanan.

Terdakwa kasus korupsi dana Bimtek DPRD Enrekang ini pun pasrah menerima hukuman yang diberikan dengan tidak melakukan banding ke Pengadilan Tinggi.

"Tidak mengajukan banding, klienku terima semua putusan mejelis hakim," ujar penasehat hukum terdakwa, Hendra Firmansyah.



Hendra sendiri belum mau membeberkan alasan kenapa pihaknya menerima putusan tersebut. Padahal sebelumnya, dia menilai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidaklah benar.

Selain Benteng Kadang, enam terdakwa lainnya yakni Arfan Renggong mantan Wakil Ketua I DPRD Enrekang, Mustiar Rahim mantan Wakil Ketua II DPRD Enrekang, Sangkala Tahir Sekretaris DPRD Enrekang, dan tiga penyelenggara yaitu Gunawan, Nawir, serta Nurul Hasmi juga divonis serupa.

Dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim Ketua Agus Rusianto, ketujuh terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 4 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

JPU Nasaruddin mengatakan putusan yang diberikan majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, dimana sebelumnya terdakwa dituntut masing-masing satu tahun delapan bulan penjara.

“Tuntutannya itu 1 tahun delapan bulan penjara dan tadi diputus satu tahun dua bulan penjara untuk semua terdakwa," singkat Nasaruddin.

Lanjutnya, pertimbangan yang meringankan yakni terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan dan telah mengembalikan uang kerugian negara senilai Rp3.051.110.700 melalui 48 kali penyetoran ke kas daerah Kabupaten Enrekang sehingga kerugian negara telah dipulihkan.

Olehnya itu, terdakwa tidak lagi dibebani uang pengganti dan hanya dituntut pidana denda masing-masing Rp50 juta atau subsider tiga bulan kurungan penjara. “Nilai kerugian negara pada saat putusan itu sudah tidak ada, sudah dikembalikan," ucapnya.

Atas putusan tersebut, Nasaruddin mengaku tidak akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut. “Kita tidak banding karena semua terdakwanya terima putusan hakim," tutupnya.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook