alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Jaringan Aktivis Muda Golkar Tolak Percepatan Musyawarah Nasional

Luqman Zainuddin
Jaringan Aktivis Muda Golkar Tolak Percepatan Musyawarah Nasional
Jaringan Aktivis Muda Golkar, menolak percepatan Musyawarah Nasional (Munas) partai. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Sekelompok kader Golkar yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Muda Golkar menolak percepatan Musyawarah Nasional (Munas) partai. Menurut mereka, Munas harus dilaksanakan sesuai jadwal Desember 2019.

Inisiator Jaringan Aktivis Muda, Rudolfus Jack Paskalis menilai, isu percepatan Munas Golkar yang digulirkan dengan dasar hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak tepat. Ia menduga, isu ini digulirkan dengan niat tidak baik oleh pihak-pihak tertentu, baik internal oleh eksternal partai Golkar.

"Mempercepat munas Golkar, itu merupakan sesuatu yang berlebihan bahkan hanya didasari oleh nafsu politik semata oleh segelintir orang. Patut diduga isu ini menguat karena kita tahu bahwa saat ini sedang ramai penyusunan kabinet kerja Jilid II di bawah kepemiminan Jokowi-Amin," tulis Rudolfus Jack Paskalis dalam keterangannya Minggu (23/6/2019).



Rudolfus mengamini, bahwa hasil Pemilu 2019 menempatkan Golkar pada peringkat kedua setelah PDIP dengan 12% suara total. Walau begitu, menurut Rudolfus hasil ini patut diacungi jempol. Mengingat, sejak 2014, Golkar kata dia dihantam dengan turbolensi politik dengan dualisme kepemimpinan antara Agung Laksono dan Abu Rizal Bakrie.

Kemudian, pada 2017 saat Golkar mulai baik dengan konsolidasi internalnya, sambung Rudolfus, ketua umum Golkar saat itu, Setya Novanto terseret kasus korupsi. Sehingga dengan kondisi tersebut, konsolidasi yang dilakukan sampai saat ini sulit untuk memulihkan keadaan seperti semula.

"Desember 2017, DPP Golkar menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Persis Airlangga memegang kendali partai ini dalam situasi yang tidak normal maka bukan suatu hal yang biasa jika dalam 1,5 tahun kepemimpinannya Golkar masih bisa mendapat perolehan suara seperti pada Pileg 2019 ini," pungkas dia.

Inisiator Jaringan Aktivis Muda lainnya, Muhammad Risman Pasigai menyebut, bahwa Munas adalah kewajiban organisasi yang memang harus dijalankan. Namun tentu kata dia, harus berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu Desember 2019.

Menurut Risman, Jaringan Aktivis Muda Golkar selanjutnya mengeluarkan sejumlah poin dalam penolakan tersebut.

"Mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional yg pelaksanaan nya bulan Desember 2019 sesuai konstitusi organisasi dan konsesus bersama seluruh pemilik suara pada munaslub 2017. Dua, menolak segala bentuk intervensi pihak luar terhadap dinamika internal partai Golkar," aku Risman.

Poin selanjutnya, menyerukan kepada seluruh kader untuk tetap menjaga soliditas partai dan tidak terpancing oleh gerakan yang ingin memecah belah partai. Lalu, menyerukan kepada kader partai yang ingin maju sebagai Ketua Umum agar bersama dan menunggu pelaksanaan munas pada Desember 2019.

Poin terakhir, soal Kepemimpinan nasional DPP Partai Golkar, siapapun berhak maju sebagai Ketua Umum.

"Tapi, dalam situasi saat ini dan demi menjaga keutuhan dan kejayaan partai Golkar kedepan maka kami menganggap sosok dan figur Mas Airlangga Hartarto adalah figur dan sosok yang masih pas dan tepat untuk memimpin kembali sebagai ketum DPP Partai Golkar 5 tahun kedepan," kata Risman dalam poin pernyataan sikap Jaringan Aktivis Muda Golkar.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif