alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Tunggakan Pajak PBB di Kabupaten Bulukumba Capai Rp7 Miliar

Eky Hendrawan
Tunggakan Pajak PBB di Kabupaten Bulukumba Capai Rp7 Miliar
Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bulukumba mencapai kurang lebih Rp7 miliar. Foto: Ilustrasi/SINDOnews

BULUKUMBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang nilai mencapai kurang lebih Rp7 miliar.

"Bapenda harus segera mengambil langkah penyelesaian tunggakan pajak ini. Jika dibiar akan terus bertambah setiap tahun," pungkas Rudi Wahyudi, legislator PAN, Minggu (23/06/2019).

Dia menjelaskan, besaran tunggakan pembayaran pajak tersebut terungkap saat rapat Badan Anggaran (Banggar) berlangsung. Hingga saat ini, jumlah tunggakan pajak PBB meningkat tanpa ada langkah antisipasi yang dilakukan pihak Bapenda.



Menurutnya, angka Rp7 miliar itu cukup besar. Dan dapat digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba.

"Saat ini capaian PAD juga belum mampu dipenuhi setiap tahunnya," beber Rudi.

Dia pun menyarankan kepada Bapenda dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk tidak mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Dana Desa (BDD) jika desa terkait tak mampu menyelesaikan tunggakan pajak PBB tersebut.

Sementara itu, Kepala BPKD Kabupaten Bulukumba, Andi Mappiwali mengaku tidak dapat menahan pencairan ADD dan BDD milik desa yang memiliki tunggakan pajak.

"Kami sudah lakukan ini 2013 lalu, tapi kami malah di demo oleh para kepala desa," akunya.

BPKD pun diketahui telah melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran pajak PBB tersebut. Salah satunya melakukan pertemuan dengan kepala desa yang difisilitasi camat terkait.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads