alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pemkab Pastikan Perbup Masyarakat Miskin Berlaku Tahun Ini

Eky Hendrawan
Pemkab Pastikan Perbup Masyarakat Miskin Berlaku Tahun Ini
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba mematikan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) yang mengantur tentang masyarakat miskin berlaku tahun ini. Foto : SINDOnews/Eky Hendrawan

BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba mematikan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) yang mengantur tentang masyarakat miskin berlaku tahun ini.

Pemberlakuan Perbup tersebut dilakukan setelah melalui tahap asistensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.

"Perbup tentang pengaturan SKTM sudah ada, saat ini dokumennya ada di provinsi untuk di asistensi. Jadi sementara diproses untuk diberlakukan," ungkap Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto kepada SINDOnews, Senin (24/06/2019).



Tomy menerangkan bahwa proses pembuatan Perbup SKTM tersebut telah lama digodok Bagian Hukum Pemkab Bulukumba. Hanya pada proses penyusunan Perbup itu melalui tahapan pengkajian dengan pertimbangan beberapa unsur sehingga sedikit mengalami keterlambatan.

"Untuk pengodokannya sudah sejak awal kita dorong, hanya memang ada kajian-kajian yang harus dilakukan dan tahun ini dalam tahap proses. InsyaAllah Perbup ini akan berlaku tahun ini juga," bebernya.

Kebijakan dikeluarkan pemberlakuan SKTM ini, menurut Tomy beranjak dari kebijakan diskresi. Dimana sejak awal pemerintahannya bersama Bupati AM Sukri Sappewali, untuk menolong masyarakat miskin. Hanya saja seiring waktu pesien pengguna SKTM terus meningkat sehingga dibuatlah Perbup.

"Karena sejak awal kebijakan ini kita keluarkan, keadaannya bersifat darurat. Dan sekarang sudah ditindaklanjuti dengan perbup, tahun ini perbupnya berlaku," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Muh Bakti menegaskan jika program SKTM hingga saat ini tidak memiliki regulasi berupa Perda atau pun Perbup. Sehingga tidak dapat menjadi beban APBD.

"Utang ini harus dibayar oleh bupati dan wakilnya sebagai penanggungjawab. Mereka (bupati dan wakil bupati) harus bayar, karena ini kebijakan mereka, tidak ada Perda dan Perbup yang membahas itu," tegasnya.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook