alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Penyebar Hoax SP DAK Wali Kota Parepare Dilapor Pidana di Polda

Darwiaty Dalle
Penyebar Hoax SP DAK Wali Kota Parepare Dilapor Pidana di Polda
Tim Kuasa Hukum Pemkot Parepare saat mengajukan laporan terkait penyebaran SP yang catutu nama Wali Kota Parepare Taufan Pawe di Polda Sulsel. Foto : SINDOnews/Darwiaty Dalle

PAREPARE - Dugaan pencemaran nama baik Wali Kota Parepare, Taufan Pawe akhirnya berlabuh di Polda Sulsel.  Sekretaris Kota Parepare, Iwan Asaad, menerangkan pencemaran terkait penyebaran Surat Pernyataan tentang pengembalian dana pengurusan Dana Alomasi Khusus (DAK) sektor jalan tahun 2016.

"Pelaporan tindak pidana kejahatan ITE yang mencatut nama wali kota. Kita pilih melapor ke Polda karena fasilitas dan keberadaan peralatan ada di Polda," jelasnya.

Iwan mengatakan, laporan bernomor STTLP/231/VI/2019/SPKT dikoordinir tiga orang ahli hukum, masing masing Prof Said Karim yang juga guru besar Hukum Pidana Unhas, ahli Hukum Pidana dari UMI Prof Hambali Thalib dan Ahli Sosiologi Hukum dari Unhas Prof Muzakkir.



“Tim Hukum Pemerintah Kota Parepare sudah resmi melaporkan kasus pencemaran nama baik atas kejahatan ITE di Polda Sulsel. Tim hukum kami diterima Kanit Cyber di Ruang Reskrim Tindak Pidana Khusus Polda Sulsel,” ungkap Iwan.

Laporan yang dikoordinir ahli hukum ini dilakukan oleh enam orang Tim Hukum yang sudah mendapatkan surat kuasa khusus dari pemkot Parepare. Lima di antaranya merupakan penasihat atau konsultan hukum Pemkot Parepare.

Adapun kelima penasihat yang dimaksud, diantaranya Anwar sebagai Ketua, Ilyas Byla, Suardi, Yusnaeni dan Miqdal Patulangi. "Dalam surat kuasa, khusus pelaporan tindak kejahatan ITE ini kita libatkan Kabag Hukum Setdako Parepare,” jelas Iwan lagi.

Laporan yang langsung dilakukan di Polda Sulsel ini lanjut Iwan, mengingat Polda Sulsel memiliki bagian khusus terkait penanganan kasus kejahatan cyber atau ITE.

Menanggapi munculnya reaksi yang terkait laporan pemkot dianggap berlebih karena dinilai mengkriminalisasi warganya, Iwan menegaskan laporan yang dilayangkan sebagai upaya memperbaiki citra pemerintah termasuk wali kota atas pemberitaan di medsos untuk memberikan edukasi bagi warga Parepare, agar dalam bermedsos, disamping kebebasan juga ada tanggung jawab yang melekat pada setiap postingan atau informasi yang disebarluaskan.

"Justru ini momentum untuk edukasi menggunakan media sosial yang bertanggung jawab," tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Parepare Taufan Pawe memastikan jika SP yang tersebar adalah hoax. Taufan bahkan menekankan, tidak ada kekhawatiran bagi pihaknya terhadap kasus yang menjerat bawahannya tersebut, karena tengah berproses di kepolisian.

"Hukum itu soal bukti, bukan asumsi. Saya silahkan saja diproses," pungkas taufan.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook