alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

7 SKPD Pemprov Sulsel Terbukti Buat Perjalanan Dinas Fiktif

Mustafa Layong
7 SKPD Pemprov Sulsel Terbukti Buat Perjalanan Dinas Fiktif
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pembuatan dokumen perjalanan dinas fiktif dilakukan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel (Pemprov) Sulsel. Foto : Ilustrasi/Istimewa

MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pembuatan dokumen perjalanan dinas fiktif dilakukan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel (Pemprov) Sulsel.

Sementara itu, satu OPD lainnya disebut melakukan gratifikasi rekomendasi penerbitan pelat kuning. Temuan ini sendiri telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Sulsel dengan mengevaluasi dan mengaudit kedelapan OPD tersebut.

Masing-masing Dinas Perhubungan (Dishub) dan Biro Umum Setprov Sulsel, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Sekretariat Dewan.



Walhasil Inspektorat Sulsel pun menemukan hal yang sama. Khusus Dishub, KPK menemukan adanya dugaan kebocoran PAD dari sektor pajak kendaraan, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Inspektorat Sulsel. ternyata di instansi ini benar terjadi praktik gratifikasi dalam penerbitan rekomendasi pelat kuning kendaraan.

Dengan temuan itu, Inspektorat memberikan rekomendasai berupa sanksi disiplin kepada dua pejabat terkait yang dituding bertanggungjawab.

Mereka yakni Kepala Bidang Angkutan Jalan atau pejabat eselon III dan seorang kepala seksi atau pejabat eselon IV.
“Kami memberikan saksi bagi kepala bidang yang bersangkutan yaitu turun jabatan dari eselon III ke eselon IV, ada satu lagi di bawahnya kita tahan kenaikan pangkatnya selama tiga tahun. Eksekusinya tergantung pak gubernur, saya hanya menyerahkan hasil laporan pemeriksaan ke pak gubernur," terang plt Kepala Inspektorat Sulsel, Salim Abdul Rahim.

Selain temuan di Dishub Sulsel, di tujuh OPD lainnya ditemukan perjalanan dinas fiktif dengan jumlah kisaran Rp100 juta hingga Rp200 juta. Seluruh hasil audit khusus itu akan diserahkan kepada KPK bertepatan kehadiran Deputi Pencegahan KPK yang rencananya akan berkantor selama lima hari di Sulsel.

Salah satu rekomendasi dari hasil temuan LHP itu, seluruh kepala OPD yang terbukti melakukan perjalan fiktif diwajibkan mengembalikan uang hasil perjalanan dinas fiktif ke kas daerah.

Meski ditengarai menimbulkan kerugian negara, Salim menerangkan pihaknya belum akan membawa persoalan tersebut ke aparat penegak hukum (APH), melainkan masih menempuh jalur pembinaan internal melalui aparat pengawas interen pemerintah (APIP).

Namun jika dalam tenggat waktu tertentu, OPD bersangkutan tak mampu mempertanggungjawabkan perjalanan dinas atau tak dapat mengembalikan uang yang digunakan, barulah APIP akan menyerahkan temuan itu ke APH.

Sebelumnya Korsupgah KPK menduga adanya praktek pungli dalam penerbitan rekomendasi penerbitan plat kuning, di Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel. Dugaan itu diutarakan Koordinator Wilayah VIII Korsupgah Deputi Pencegahan KPK, Adlinsyah Malik Nasution belum lama ini.

Choky sapaannya, menengadahi adanya pemberian rekomendasi penerbitan plat kuning dari plat hitam yang tidak sesuai aturan.

“Saya mentengadahi ada pemberian rekomendasi dari plat hitam ke plat kuning yang tidak sesuai dengan aturan. Bukan mutlak, hanya dukaan, ada pungli terhadap rekom (rekomendasi) kejarlah itu," kata Choky usai menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beberapa waktu yang lalu.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif