alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

DKPP Sidang Komisioner KPU Wajo Dugaan Penggelembungan Suara

Muhaimin Sunusi
DKPP Sidang Komisioner KPU Wajo Dugaan Penggelembungan Suara
Ketua KPU Kabupaten Wajo bersama empat komisioner lainnya menjalani sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu di Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Senin (01/07/2019). Foto: Muhaimin/SINDOnews

MAKASSAR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo bersama empat komisioner lainnya menjalani sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu di Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (01/07/2019).

Sidang ini dilaksanakan Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP) atas laporan salah satu calon anggota legislatif (caleg) petahana DPRD Kabupaten Wajo asal partai Golkar, Andi Riniawaru Passamula.

Melalui kuasanya, Riniawaru mengatakan jika KPU Wajo melakukan kesalahan prosedur pada rekapitulasi penghitungan hasil Pemilu 2019.



Selain itu KPU Wajo diduga menggelembungkan suara di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Poleoro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

"Jadi saya sebagai pendamping dari pihak pelapor (Riniawaru) mengguggat bahwa adanya penggelembungan suara yang terjadi. Karena ini masing-masing pihak caleg sudah berbahasa seperti itu. Sesuai hasil dari DPT kemarin, dari 735 suara menjadi 733 suara. Itu pun yang dua suara masuk ke partai suara caleg," ungkap Hamsing Ismail selaku kuasa Riniawaru ditemui usai sidang.

Lebih lanjut kata Hamsing, dari laporan hasil suara di tiga TPS tersebut, 100 persen dimenangkan Zainuddin Ambo Saro yang juga caleg asal Partai Golkar. Tak ada satu pun suara memilih caleg lainnya. Dan bahkan tak ditemukan satu pun suara batal dan rusak.

Selain itu, materi gugatan lainnya terkait dengan sikap KPU Wajo yang abai terhadap kesaksian salah satu pemilih di TPS 2 Desa Poleonro atas nama Normawati.

Padahal saksi disebut mengatakan bahwa surat suara calon caleg DPRD Wajo telah tercoblos lebih awal atas nama Zainuddin.

Untuk itu, Hamsing yang juga anggota Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) mendesak KPU Wajo untuk kembali melakukan verifikasi ulang. Sembari menunggu hasil putusan dari DKPP.

"Sementara proses masih berjalan, itu saja. Jadi yang dilaporkan ini agar segera mengklarifikasi data saja C1. Istilahnya adanya tindak lanjutlah (mengenai hal ini). Semoga saja tiga atau lima hari ke depan sudah ada kesimpulannya," harapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Wajo, Haedar menanggapi santai laporan atas gugatan yang dilayangkan Riniawaru. Dia memandang aduan ini menjadi pelecut semangat untuk lebih bekerja keras lagi.

"Mudah-mudahan adanya laporan ini makin membuat kami termotivasi. Dan bagi kami, semoga bentuk kerja-kerja kami makin profesionalitas," ucapnya.

Soal dugaan penggelembungan suara, dia membantah tuduhan tersebut. Baginya, situasi itu tak masuk dalam rana penggelembungan suara.

"Isu-isu yang muncul itu kan hanya dugaan. Setelah kami konfirmasi ke bawah kepada BPK dan KPPS kami, kami kira itu tidak termasuk penggelembungan. Karena penggelumbungan itu kan melebihi dari daftar pemilih. Sedang daftar pemilih yang ada di tiga TPS itu yang kami lihat dari C1, pemilih DPK dan DPT itu tidak melebihi, malah berkurang dari daftar DPT yang datang," papar Haedar.

Terpisah, salah satu anggota majelis, Prof Ma’ruf Amin tak ingin berkomentar jauh perihal sanksi yang akan diberikan kepada KPU Kabupaten Wajo jika terbukti melanggar.

Dia mengaku akan melimpahkan sepenuhnya kepada DKPP pusat.

"(sanksi pemberhentian?) tidak sejauh itu. Karena cuma tiga TPS saja yang diadukan oleh pengadu, bahwa ada desas-desus penggelembungan suara. Nanti DKPP pusat yang tentukan itu dalam waktu dekat. Kita hanya memberikan rekomendasi, karena itu rahasia majelis," tutupnya.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook