alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Capaian Belanja SKPD Pemkot Makassar Triwulan Kedua Rendah

Vivi Riski Indriani
Capaian Belanja SKPD Pemkot Makassar Triwulan Kedua Rendah
Gedung Balai Kota Makassar. Anggaran belanja langsung APBD Kota Makassar 2019 belum bisa dikelola secara maksimal. Hingga triwulan kedua, realisasi keuangan belanja langsung seluruh SKPD masih sangat rendah. Foto: SINDOnews/Maman Sukirman

MAKASSAR - Anggaran belanja langsung APBD Kota Makassar 2019 belum bisa dikelola secara maksimal. Pada triwulan kedua, realisasi keuangan belanja langsung seluruh SKPD hanya Rp670,21 miliar dari total anggaran Rp3,04 triliun. Artinya, sisa anggaran belanja Pemkot masih ada sekitar Rp2,37 triliun.

Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Makassar, Anwar mengatakan secara akumulatif capaian belanja langsung SKPD untuk triwulan kedua masih sangat rendah.

"Kalau secara akumulatif memang masih rendah baru 21,98%, tapi kan ada beberapa SKPD yang realisasi keuangannya sudah tinggi," kata Anwar, usai rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulan kedua, Selasa (16/7/2019).



Berdasarkan rekapitulasi laporan belanja langsung untuk triwulan kedua, tercatat masih ada 9 SKPD yang masuk dalam kategori rendah dengan capaian dibawah 17%.

Diantaranya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), realisasi keuangannya hanya Rp2,25 miliar atau 8,49% dari total anggaran Rp26,61 miliar.

Dinas Komunikasi dan Informatika, dari total anggaran Rp45,59 miliar realisasi keuangannya hanya Rp4,14 miliar atau 9,08% sementara capaian fisiknya sudah mencapai 60%.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari total anggaran Rp754,31 miliar, realisasi keuangannya baru mencapai Rp95,10 miliar atau 12,61%, sedangkan realisasi fisiknya 14,07%. Sekretariat DPRD, dari total anggaran Rp115,31 miliar, realisasi keuangannya baru mencapai Rp15,24 miliar atau 13,22% setara dengan realisasi fisiknya.

Dinas Pertanahan, dari total anggaran Rp12,38 miliar realisasi keuangannya baru sekitar Rp1,71 miliar atau 13,85%, sementara realisasi fisiknya 15%. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dari total anggaran Rp20,27 miliar, realisasi keuangannya baru Rp2,93 miliar atau 14,47% sedangkan fisiknya 27,50%.

Dinas Kesehatan, dari total anggaran Rp565,33 miliar realisasinya baru Rp86,94 miliar atau 15,38% sedangkan fisiknya 28,89%. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dari total anggaran Rp9,42 miliar, realisasinya baru mencapai Rp1,58 miliar atau 16,86% sebanding dengan realisasi fisiknya.

Sedangkan Bagian Perlengkapan, dari total anggaran Rp92,94 miliar, realisasinya baru Rp16,70 miliar atau 17,97% sementara fisiknya 51%.

"Ada beberapa yang keuangannya rendah tapi fisiknya tinggi, itu karena ada kesalahan dalam proses administrasi keuangan, harusnya kan seimbang," ungkapnya.

Kata dia, ada beberapa kendala kenapa masih banyak SKPD yang capaiannya dibawah rata-rata. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan yang sebagian besar memiliki pembangunan fisik, sehingga terkendala proses tender.

"Rata-rata kendalanya disitu, ada proyek yang masih proses tender jadi realisasi keuangannya baru rendah," ucapnya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads