alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Rekomendasi Kemendagri, Ribuan Jabatan Pejabat Pemkot Dikembalikan

Vivi Riski Indriani
Rekomendasi Kemendagri, Ribuan Jabatan Pejabat Pemkot Dikembalikan
Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb akan mengembalikan jabatan ribuan pejabat yang dimutasi di era wali kota sebelumnya berdasarkan rekomendasi Kemendagri. Foto: Ilustrasi

MAKASSAR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan surat rekomendasi agar pejabat yang di non-job dan dipromosikan oleh mantan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto selama periode 4 Juni 2018 hingga 8 Mei 2018, dianulir.

Dari 1228 pejabat, hanya 155 pejabat yang dilantik Wakil Wakil Kota Makassar, Syamsul Rizal yang dianggap sah, sedangkan 1073 pejabat lainnya dibatalkan.

Undangan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dengan nomor surat 800/3162/BKPSDMD/VII/2019 telah disebar keseluruh pejabat yang akan dilantik di Tribun Lapangan Karebosi, Jumat, (26/07/2019).



Berdasarkan informasi yang dihimpun, seluruh pejabat yang SK pelantikannya dianulir akan kembali ke posisi semula, termasuk pejabat yang di non-jobkan. Bahkan, informasinya sejumlah pejabat non-job telah menerima undangan pelantikan.

Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb saat dikonformasi tidak ingin berkomentar banyak terkait pelantikan tersebut. Yang jelas, kata dia, substansi dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yaitu mengembalikan jabatan ke posisi sebelumnya.

"Nanti besok (komentar lengkapnya) saat pelantikan. Substansinya itu mengembalikan jabatan," singkatnya.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, Lukman Irwan mengatakan reposisi jabatan yang dilakukan pemerintah kota tentunya akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan, mengingat sejumlah program pemerintah diseluruh SKPD sementara berjalan dan harus berganti kepemimpinan.

Hanya saja, diakui Lukman bahwa reposisi itu tidak terlepas dari keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membatalkan pejabat yang dilantik oleh walikota sebelumnya.

"Tapi ini resiko yang harus ditanggung birokrasi, khususnya Pj Wali kota (Iqbal Suhaeb) karena apa yang dilakukan oleh wali kota sebelumnya dianggap sebuah kelalaian oleh Kemendagri dan KASN," kata Lukman.

Jika perintah pemerintah pusat tidak dijalankan, kata Lukman bisa jadi akan menjadi catatan buruk untuk Pj Walikota lantaran dinilai lalai dan melakukan pembiaran atas kekeliruan yang dilakukan walikota sebelumnya.

"Kalau pj tidak menjalankan perintah itu akan dianggap lalai dan melakukan pembiaran karena inikan berpotensi pada kasus hukum karena tunjangan yang diterima oleh pejabat sebelumnya dianggap cacat," ujarnya.

Adanya reposisi jabatan ini, kata Lukman tentunya akan memperlamban jalannya pemerintahan. Sehingga, Pj Wali kota diminta untuk bisa mempush pejabat-pejabat yang baru akan dilantik untuk bekerja cepat dalam menyelesaikan program-program yang telah disusun pada APBD 2019. Apalagi reposisi ini dilakukan memasuki triwulan ketiga dimana sejumlah program sementara berjalan.

"Harusnya serapan anggaran disemester ini sudah diatas 60% di masing-masing SKPD dan itu menjadi tanggung jawab pj dan pejabat yang dilantik, karena jangan sampai diakhir tahun anggaran realisasinya justru rendah karena pergantian ini," terangnya



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif