alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

BPK Temukan SP2D-LS Dicairkan ke Rekening Pribadi Oknum Pegawai PUPR

Joni Lembang
BPK Temukan SP2D-LS Dicairkan ke Rekening Pribadi Oknum Pegawai PUPR
BPK RI menemukan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung atau SP2D-LS pihak ketiga ditransfer ke rekening pribadi oknum dinas PUPR. Foto: Ilustrasi

MAKALE - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung atau SP2D-LS pihak ketiga ditransfer ke rekening pribadi oknum dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Tana Toraja.

Temuan BPK itu terungkap saat rapat paripurna DPRD dengan agenda laporan rekomendasi panitia khusus (pansus) DPRD terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas laporan keuangan Pemkab Tana Toraja tahun anggaran 2018.

"Dari hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan tahun anggaran 2018 yang dilakukan BPK, ditemukan ada sebagian anggaran tersebut ditransfer ke rekening pribadi oknum PUPR," ujar Ketua Pansus DPRD, Selmi saat membacakan rekomendasi pansus DPRD terhadap LHP BPK RI tahun 2018.



Selmi menjelaskan, pada tahun anggaran 2018, dinas PUPR menganggarkan belanja rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp12,11 miliar dan merealisasikannya sebesar Rp11,8 miliar yang terdiri dari swakelola dan kontraktual.

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja rehabilitasi/pemeliharaan jalan sebesar Rp11,8 miliar itu, terdapat pencairan SP2D-LS pihak ketiga sekitar Rp6,15 miliar. Dari pencairan SP2D-LS Rp6,15 miliar itu, BPK menemukan ada pencairan yang ditransfer ke rekening pribadi oknum pegawai dinas PUPR sekitar Rp3,56 miliar.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap oknum pegawai yang bersangkutan, SP2D-LS itu dicairkan ke rekening pribadi untuk membayarkan lebih dari satu kegiatan dengan cara tunai. Selain itu, untuk menghindari agar tidak terjadi salah bayar kepada pihak lain," jelas Selmi

Anggota DPRD Tana Toraja, Randan Sampetoding mengatakan, pencairan anggaran daerah tidak bisa begitu saja dicairkan ke rekening pribadi. Dirinya pun mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk melakukan rapat dengar pendapat bersama PUPR terkait temuan pencairan SP2D-LS ke rekening pribadi oknum pegawai PUPR. Tidak menutup kemungkinan pencairan SP2D-LS ke rekening pribadi atas perintah oknum-oknum tertentu.

"Saya minta pimpinan DPRD mengagendakan hearing dengan dinas PUPR atas temuan BPK RI itu. Secara pribadi saya menilai
Dana ini milik daerah, bisa begitu saja ke rekening pribadi, tidak mungkin oknum pegawai PUPR berani mencairkan anggaran daerah ke rekening pribadinya jika tidak ada yang menyetujui dan memerintahkannya," tegas Randan.

Data yang diperoleh di lapangan, pencairan SP2D-LS tahun 2018 yang ditransfer ke rekening pribadi oknum pegawai PUPR diantaranya pengerasan akses bandara buntu kuni (BBK) Rp171,8 juta, perkerasan akses BBK lanjutan 1 Rp162,7 juta, perkerasan akses lanjutan BBK II Rp153,9 juta, perkerasan akses BBK lanjutan III sekitar Rp117,4 juta, perkerasan stok material akses BBK 170,6 juta dan perkerasan stok material akses BBK 1 Rp93,2 juta. Nomor SP2D keenam paket kegiatan itu yakni 0753/SP2D-LS/VII/2018.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook