alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Komite Pemantau Legislatif Nilai DPRD Makassar Tidak Produktif

Hasdinar Burhan
Komite Pemantau Legislatif Nilai DPRD Makassar Tidak Produktif
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tidak produktif dalam fungsinya di bidang legislasi. Sebab hingga jelang akhir tahun, jumlah peraturan daerah yang dihasilkan sangat minim.

Tahun ini DPRD Makassar merencanakan pembentukan 23 rancangan peraturan daerah. Delapan di antaranya usulan Dewan, sedangkan 15 lainnya inisiatif pemkot. Namun akhir tahnu ini baru delapan Ranperda yang disahkan di luar pembahasan anggaran.

Ranperda yang disahkan diantaranya, Perubahan atas perda no 5 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu (retribusi perpanjangan izin mempekerjakan asing).



Perda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda Perubahan Perda no 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangkak Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014-2019.

Selanjutnya, Perda Perubahan perda no 13 tahun 2006 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dan baru-baru ini mengesahkan Perda tentang Pajak Daerah dan Perda Barang Milik Daerah. Sementara satu diantaranya masih dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus), dan 14 Renperda lainnya saat ini masih dalam pembahasan naskah akademik.

"Ini menjadi indikator bahwa kinerja DPRD di bawah standar," kata Koordinator Riset Kopel Akil Ridwan di Makassar, Selasa (26/12/2017).

Menurut dia, seharusnya setengah dari jumlah rencana pembentukan ranperda sudah selesai pada semester pertama. "Kalau seperti ini, masyarakat pesimistis semua ranperda bisa selesai dalam satu tahun," katanya.

Direktur Kopel, Musaddaq menilai dewan semakin tidak produktif. Tiap tahun jumlah produk legislasi yang dihasilkan terus menurun. Buktinya tahun lalu dari 19 prolegda yang direncanakan hanya 9 yang berhasil jadi Perda.

"Dalam pemantauan kopel selama ini progres legislasi DPRD Makassar tidak menunjukkan trend yang positif selama tiga tahun terakhir. Ketika memasukkan rancangan renperda tidak memperhatikan efektivitas waktu padahal tahapan ideal perda itu minimal dibahas tiga sampai empat bulan," katanya.

Dia menilai Dewan terlalu emosional mengagendakan perda yang banyak dan tidak memperhatikan alokasi waktu. Sehingga ada indikasi, Dewan mejadikan prolegda sebagai modus untuk mendapat anggaran yang besar.

"Sangat emosional ketika membuat ranperda dan tidak melihat alokasi waktu sehingga ada kesan prolegda yang diusulkan hanya untuk mencari bonus untuk mereka jalan-jalan. Karena salah satu indikator keberhasilan DPRD Makassar produk legislasi mengalami peningkatan," katanya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook