alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Saksi Ahli Sebut Panitia Angket Tak Berwenang Menilai Kerugian Negara

Muhaimin Sunusi
Saksi Ahli Sebut Panitia Angket Tak Berwenang Menilai Kerugian Negara
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis dihadirkan sebagai saksi ahli dalam lanjutan sidang Hak Angket di lantai delapan DPRD Sulsel, Rabu (31/7/2019) kemarin. Foto: SINDOnews/Muhaimin

MAKASSAR - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis dihadirkan sebagai saksi ahli dalam lanjutan sidang Hak Angket di lantai delapan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (31/7/2019). Margarito diundang untuk dimintai keterangan mengenai polemik SK 193 yang kemudian diduga terdapat kerugian negara.

Di hadapan Panitia Hak Angket, Margarito mengatakan bahwa SK 193 yang sebelumnya cacat lalu kemudian telah diperbaiki, tidak lagi pantas menjadi poin pokok pembahasan sidang Hak Angket. Pernyataan ini menjawab pertanyaan dari Anggota panitia angket, Alimuddin di dalam sesi tanya jawab.

"Kalau (SK) sudah dievaluasi, tidak cukup beralasan dicek melalui (Hak) Angket. Kalau sudah dilakukan (perbaikan), akan tidak rasionable dijadikan objek (pembahasan)," kata Margarito.



Hanya saja, kata dia, yang bisa menjadi pokok pembahasan panitia angket Hak Angket bukan ke polemik SK 193. Namun dampak yang muncul dari kecacatan SK 193 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman.

Dari dampak yang muncul itu, Panitia Hak Angket mengendus dan menduga adanya kerugian negara yang timbul dari polemik SK 193 itu. Namun, Margarito menegaskan, bahwa Pantia Angket tak berhak menilai ada kerugian negara atau tidak, karena itu bukan wewenangnya.

Pernyataan Margarito ini menjawab pertanyaan dari Anggota panitia angket lainnya, Ariyadi Arsal. Politisi PKS itu mempertanyakan lembaga mana yang berhak menyebutkan bahwa ada indikasi kerugian negara.

"Jadi yang berhak menyebutkan ada indikasi kerugian negara ialah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kalau di internal itu BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," sambung Margarito.

Dia juga menegaskan, BPK dan BPKP dalam penyebutan adanya kerugian negara juga tak boleh sembarangan. Harus ada temuan yang pasti dan valid menurut lembaga yang bersangkutan.

"(Kalau tidak ada temuan) Tidak bisa. Pastinya harus ada (temuan dulu) di mereka. Dan itu mesti pasti (temuannya). Caranya dengan audit investigasi, itulah kewenangan BPK," tutur Margarito.

Anggota panitia angket, Aryadi Arsal menanggapi jawaban Margarito mengenai polemik SK 193. Dia mengapreasi bahwa lulusan Universitas Hasanuddin itu memberikan jawaban yang objektif.

"Kalau SK sudah dievaluasi Mendagri, KASN, Dirjen Otda. Apakah ini layak (dibahas Hak) Angket atau tidak Ternyata kan tidak layak lagi. Penjelasannya beliau itu sudah tidak layak dibahas. Karena sudah ada evaluasi, sudah dibatalkan, dan diganti dengan SK yang baru," katanya usai sidang.

Terkait kerugian negara, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel ini juga sependapat. Dia meminta anggota panitia Angket berhenti menuding adanya kerugian negara yang ditimbulkan pemerintahan NA-Andi Sudirman Sulaiman jika belum terbukti.

“Tapi yang boleh menyebut kerugian itu kalau kelalaian adalah BPK. Kalau secara internal itu BPKP. Kepala BPK Kanwil waktu diundang beberapa waktu lalu, menyebut bahwa tidak boleh orang lain menyebut kerugian negara, yang boleh menyebut itu kami,” katanya.

Ariyadi menjelaskan, jika dasar SK 40 tahun 2003 mengenai pelimpahan kewenangan dari gubernur ke wakil gubernur menentukan potensi kerugian negara, maka potensi itu sedianya bukan hanya terjadi pada pemerintahan ini. Melainkan pada pemerintahan sebelumnya yakni Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang.

“Itu dari jaman pak Syahrul. Terakhir kan dari jaman pak Amin Syam. Bahkan kemarin Pak Wagub menunjukkan SK sebelumnya yang ditandatangani oleh Agus Arifin Nu'mang. Dan itu dasarnya menggunakan SK 40 (tahun 2003),” terangnya.

Mengenai sejumlah dugaan pelanggaran itu, Aryadi pun meminta agar panitia angket juga mengundang sejumlah Lembaga terkait. Mulai dari BPK, BPKP, Komisi Aparatur Sipil Negara, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah hingga Komisi Pemberantas Korupsi hadir di siding Hak Angket.

“Baiknya dihadirkan di sini pihak terkaitnya langsung. Khususnya terkait masalah keuangan (dalam hal ini BPK) untuk hadir,” tutupnya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook