alexametrics
more

Caleg Terpilih PPP Makassar Diputus Tak Bersalah

Muhaimin
Caleg Terpilih PPP Makassar Diputus Tak Bersalah
Logo PPP. Bawaslu Kota Makassar memutuskan Caleg terpilih PPP untuk DPRD Kota Makassar tidak melakukan pelanggaran administrasi. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar memutuskan caleg terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muliati tidak bersalah dalam sidang pembacaan putusan, di Kantor Bawaslu, Kamis (1/8/2019).

Ketua Majelis Sidang, Abdul Hafid memutuskan bahwa terlapor Muliati tidak bersalah, dan menolak gugatan pelapor, Mirwanto yang juga sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM Perak).

“Kami menolak laporan pelapor seluruhnya,” kata Hafid membacakan putusan sidang.



Hafid menjelaskan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, semua hal yang digugat oleh pelapor tidak terbukti. Hal ini dikuatkan oleh keterangan dari pihak-pihak terkait.

“Keterangan dari KPU Kota Makassar terkait semua dokumen yang dipermasalahkan itu, sudah dijawab KPU Kota Makassar bahwa tidak ada masalah. Kemudian keterangan saksi dari pihak partai bahwa dokumen yang dipermasalahkan pelapor juga tidak ada masalah,” paparnya.

Adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor adalah anggota dari LSM Perak. Selain itu, berkas yang dipermasalahkan pelapor juga tak bisa mereka jelaskan dapat dari mana.

“Katanya berkas itu didapat dari penelusuran mereka saja. Sehingga posisi penyampaiannya lemah,” tutur dia.

Atas hasil sidang putusan ini, Bawaslu Kota Makassar memberi waktu tiga hari kepada pelapor jika merasa keberatan. Pelapor bisa mengoreksi atau mengajukan banding sekurang-kurangnya tiga hari setelah putusan sidang.

Terpisah, Muliati mengaku bersyukur dengan hasil putusan sidang Bawaslu Kota Makassar. Sehingga dia berpeluang melenggang menjadi anggota DPRD Kota Makassar periode 2019-2024.

Sementara itu, Mirwanto selalu pelapor mengaku kecewa dengan hasil putusan sidang ini. Dia ngotot menyebutkan bahwa Muliati memang melanggar aturan administrasi saat mendaftar sebagai Caleg.

“Kalau saja kita mau melihat perkara ini secara objektif, jelas caleg PPP tersebut tidak memenuhi syarat, status kepegawaiannya di beberapa dokumen dan ke anggotaannya di partai sudah cukup membuktikan kalau beliau cacat administrasi,” tuturnya.

Kesempatan mengajukan banding pun akan dilakukan Mirwanto dari hasil putusan sidang ini. Namun dia akan tetap mengkaji ulang perkara ini dengan LSM Perak.

Sekadar diketahui, LSM Perak melaporkan Muliati ke Bawaslu Kota Makassar dengan tuduhan Pelanggaran Administrasi. Menurut pelapor, pihaknya menemukan bukti baru. Dimana Muliati sebagai terlapor masih menerima gaji sebagai ASN aktif pada Februari 2019 lalu, saat tahapan pendaftaran Caleg.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif