alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Disnaker Makassar Perketat Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Vivi Riski Indriani
Disnaker Makassar Perketat Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Foto/Iustrasi : Istimewa

MAKASSAR - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar akan mengawasi secara ketat para tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di setiap perusahaan di daerahnya. Tujuannya, untuk mencegah adanya TKA ilegal.

Rencananya, dalam waktu dekat pemerintah kota bakal membentuk tim terpadu dengan menggandeng seluruh stakeholder yang terkait. Di antaranya yakni Kejaksaan, Kepolisian, Imigrasi, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing (WNA).

"Tim ini nanti turun ke perusahaan-perusahaan untuk melakukan pengawasan," ucap Kepala Disnaker Kota Makassar, Irwan Bangsawan.



Dikatakan Irwan, meski secara khusus baik imigrasi maupun Kesbangpol Kota Makassar telah melakukan pengawasan terhadap orang asing, namun ia berharap tim ini nantinya bisa meminimalisir adanya TKA ilegal di Kota Makassar.

"Kesbangpol kan sudah ada program pengawasan orang asing, tapi inikan beda kita lebih ke TKA. Belum dibentuk timnya, tapi tahun ini harus segera dilaksanakan," ujarnya.

Persoalan yang ada saat ini, pemerintah kota tidak lagi mengeluarkan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). Musababnya, kewenangan itu telah diambil alih pemerintah pusat.

Kebijakan ini tentunya menyulitkan pemerintah kota dalam melakukan pengawasan mengingat pihaknya tidak mengetahui perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan orang asing.

"Bagaimana kita mau turun sedangkan kita tidak punya data. Coba misalnya IMTA kita yang tanda tangan, itukan bisa kita pertanggungjawabkan ketika turun melakukan pengawasan, karena kita tahu berapa IMTA yang kita keluarkan," ungkapnya.

Meski begitu, Disnaker telah melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan yang ada di Kota Makassar agar lebih paham terkait regulasi ketika ingin memperkerjakan orang asing.

Termasuk mempertegas sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar. "TKA itu aturannya jelas dari pusat harus ada izin. Sekarang belum ada yang kita punya (perusahaan melanggar), tapi kalau kita temukan ada yang melanggar kita berikan sanksi tegas, mulai dari teguran hingga pembekuan perusahaan," tegasnya.



(tyk)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook