alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

IPPM Pongtiku Minta Harga Ganti Rugi Lahan KA di Tinjau Ulang

M Reza Pahlevi
IPPM Pongtiku Minta Harga Ganti Rugi Lahan KA di Tinjau Ulang
Sejumlah massa dari IPPM Pongtiku menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep. Mereka menolak penetapan harga ganti rugi pembebasan rel Kereta Api (KA) yang dianggap tidak wajar. Senin (5/8/19). Foto: Sindo

PANGKEP - Polemik terkait persoalan ganti rugi pembebasan lahan rel kereta api (KA)Trans Sulawesi terus mendapat sorotan, termasuk dari kalangan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pongtiku.

Bahkan IPPM Pongtiku ini mendampingi warga yang terkena dampak ganti rugi lahan di Kabupaten Pangkep, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkep, Senin (5/8/2019).

Jenderal Lapangan IPPM Pongtiku, Rachmatullah mendesak DPRD Kabupaten Pangkep untuk segera memanggil Tim Appraisal (penaksir) sebagai penentu harga lahan ganti rugi, dan meminta kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pangkep sebagai ketua pelaksana pembebasan lahan proyek rel KA untuk bertanggungjawab atas harga ganti rugi tanah yang dianggap di luar batas kewajaran.



Amma sapaan akrab dari Rachmatullah, menyayangkan ketidakhadiran tim appraisal dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD bersama masyarakat, padahal ini merupakan kali kedua masyarakat Pangkep menyambangi gedung DPRD.

"Ketidakhadiran tim appraisal semakin menampakkan bahwa saat ini terjadi permufakatan jahat dalam mengatur nilai ganti rugi lahan. Kami menduga tim appraisal yang ada saat ini merupakan pesanan untuk mengatur nilai aset sesuai dengan keinginan yang akan membayar nilai ganti rugi," jelas Amma sapaannya.

Menurut Amma, dari data yang ia dapatkan dari sejumlah masyarakat yang terkena dampak ganti rugi lahan, harga ganti rugi atas tanah masyarakat jumlahnya bervariasi. Nominal terendah berada di angka Rp47 ribu permeter. Bahkan di Kecamatan Minasatene terdapat salah satu objek lahan yang sudah terdapat bangunan di atasnya, dan itu hanya di hargai Rp80 ribu permeter.

"Hitungannya dari mana, masa tanah dan bangunan dihargai Rp80 ribu permeter, kalau dihargai dengan nilai seperti itu mending diganti saja dengan tanah seluas yang telah dibebaskan," jelasnya.

Bahkan yang lebih mengherankan lagi, lanjut Amma, pemerintah tingkat Desa, Kecamatan, dan Bupati, terkesan lepas tangan dan bersembunyi di balik ketidaktahuan atas proses pembebasan lahan rel KA tersebut.

"Kami akan kerahkan seluruh komisariat IPPM Pongtiku yang ada di setiap kecamatan untuk melakukan pengawalan dan pendampingan kepada masyarakat yang terkena dampak ganti rugi lahan. Karena saat ini kami mencium aroma pembedohan secara terstruktural di kampung kami tercinta ini, yakni Kabupaten Pangkep," bebernya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep Umar Haya, saat menerima aspirasi dari massa aksi, berjanji untuk segera menghadirkan tim appraisal di tengah-tengah masyarakat, untuk dapat menjelaskan kekisruhan soal harga yang terjadi saat ini.

Bahkan kata Umar, DPRD akan melibatkan sejumlah unsur, baik pihak BPN dan Kepolisian. "Kita akan libatkan semua unsur terkait, agar dalam waktu dekat tim appraisal bisa hadir menjelaskan kepada masyarakat terkait penentuan harga ganti rugi lahan," kata Umar.

Kepala BPN Kabupaten Pangkep, Asmain Tombili yang hadir dalam rapat dengar pendapatan bersama masyarakat yang terkena dampak ganti rugi lahan, seolah olah lepas tangan dan tak mau terlibat terlalu jauh atas harga ganti rugi lahan masyarakat.

"BPN hanya sebatas fasilitator, kami tidak berhak mengintervensi harga ganti rugi lahan, semuanya kewenangan tim appraisal. Sebagai ketua pelaksana kami hanya menerima laporan harga yang telah dihitung oleh tim Appraisal," akunya.



(agn)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif