alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bawaslu Sulsel Urai Deretan Masalah pada Tahap Kampanye Pemilu 2019

Luqman Zainuddin
Bawaslu Sulsel Urai Deretan Masalah pada Tahap Kampanye Pemilu 2019
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mengungkap sejumlah masalah pada Pemilu 2019 yang harus dibenahi kedepan. Foto: SINDOnews/Ilustrasi

MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan evaluasi terhadap fasilitasi kampanye Pemilu 2019, Senin (5/8/2019). Kegiatan itu dilakukan di aula sekretariat KPU Sulsel jalan AP Pettarani, Makassar.

Dalam kesempatan itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel memberikan pandangannya mengenai sejumlah hal terkait Pemilu 2019 yang harus dibenahi kedepan. Misalnya soal regulasi, yang kerap kali direvisi. Banyaknya revisi, dituding sebagai bukti tak matangnya aturan yang dibuat penyelenggara.

"Perbaikan regulasi. PKPU 23, direvisi jadi 28, lalu direvisi 33, menjadi bukti regulasi yang dibuat tidak matang. Defenisi Citra Diri sebagai salah satu bentuk kampanye, memiliki makna yang tidak jelas, sehingga menjadi ruang yang menyulitkan dalam penertiban alat peraga yang dianggap tidak memenuhi syarat APK," kata komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad dalam keterangannya.



Selain itu, sanksi administrasi untuk pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), kata Saiful justru membuat peserta kampanye tidak jera, karena hanya berujung pada APK tersebut diturunkan. Itu pun kata Saiful, setelah APK diturunkan, beberapa hari kemudian terpasang kembali.

"Nilai biaya transport dan biaya konsumsi peserta kampanye perlu dipertegas dan diperjelas jumlahnya, sehingga tidak justru memberi ruang yang bisa dimaknai politik uang," sambung Saiful.

Selain itu, kampanye dalam bentuk lain yang disebutkan dalam PKPU, masih multitafsir, sehingga perlu dijelaskan dalam regulasi. Kemudian, akun media sosial yang dilaporkan peserta pemilu ke KPU, tidak menjadi media kampanye peserta politik di medsos, tetapi justru menggunakan akun lain.

Selanjunya, soal audit dana kampanye, hanya sebatas patuh dan tidak patuh melaporkan, tidak sampai pada audit substansi laporan dana kampanye, sehingga sebatas administratif kata Saiful.

Kemudian kata Saiful, Bahan Kampanye (BK) dalam bentuk pakaian, semestinya tidak termasuk sarung.

"Hakikat BK, adalah bahan yang saat orang melihatnya diketahui bahwa itu adalah media dari peserta pemilu untuk "memperkenalkan diri". Sarung yang dibagi, hanya karena ditempeli stikker Caleg dan saat digunakan, sarung itu tidak dikenali lagi sebagai media sosialisasi Caleg atau peserta Pemilu, sehingga pemberian ini justru cenderung dimaknai sebagai politik uang.," urai Saiful.

Poin evaluasi Saiful selanjutnya adalah soal pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu. Dimana sanksinya diserahkan ke KASN, dan sanksinya dikembalikan ke pemerintah daerah justru membuat proses penegakan keadilan Pemilu menjadi kabur.

"Camat dan lurah yang tidak netral, hanya mendapat sanksi dari KASN, sementara Kepala Desa jika tidak netral mendapat sanksi pidana," beber Saiful.

Sanksi terhadap pelaku politik uang yang bukan bagian dari tim, pelaksana atau peserta tidak ada, sehingga menjadi ruang kosong yang dimanfaatkan oknum yang menghalalkan politik uang.

Terakhir kata Saiful, fasilitasi kampanya KPU demgan mencetak APK untuk peserta pemilu, banyak tidak terpasang oleh peserta Pemilu dengan berbagai alasan.
Dengan demikian, menurut dia, fasilitasi itu terkesan jadi pemborosan.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook