alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Saksi Ahli Sebut Panitia Angket Sulit Lahirkan Rekomendasi Pemakzulan

Muhaimin Sunusi
Saksi Ahli Sebut Panitia Angket Sulit Lahirkan Rekomendasi Pemakzulan
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah saat menghadiri pemanggilan panitia angket beberapa waktu yang lalu. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Pakar Otonomi Daerah (Otoda) Indonesia, Prof Djohermansyah Djohan dihadirkan dalam sidang lanjutan Hak Angket di lantai 8 DPRD Sulsel, Senin (5/8/2019). Dalam penjelasannya, dia menilai panitia angket sulit melahirkan rekomendasi ke arah pemakzulan.

Djohermansyah diundang untuk dimintai keterangan menganai polemik SK 193, pencopotan pejabat pratama, hingga pembentukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam pemerintahan HM Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

Setelah mendengarkan puluhan pertanyaan dari anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, Djohermansyah menilai hak angket ini tak berujung pada pemakzulan.



“Dari dua isu yang diangkat itu yakni SK 193 dan pembentukan TGUPP, saya kira (pemakzulan) masih bisa didialogkan. Jadi saya kira dari hasil ini, saya menyarankan harus ada dialog. Jangan ujung-ujung harus ada hak angket, cobalah ada konsultasi berkala secara teratur. Kemudian bisa berkomunikasi,” katanya usai sidang.

Mantan Dirjen Otda Kemendagri ini menilai, baik pemerintah dan DPRD masih bisa menjalin lobi-lobi politik. Kendati Sidang Hak Angket ini sudah berjalan. Kesempatan untuk membangun hubungan harmonis antar kedua pihak masih terbuka lebar.

“Untuk lobi-lobi masih ada ruangnya. Kan bisa jadi lobi-lobi antara dewan dengan Pemda bisa dilakukan. Yang jelas kedua belah pihak tidak ada yang tertutup,” ungkapnya.

Djohermansyah melihat pelanggaran yang timbul dari isu yang diangkat ini tak termasuk dalam pelanggaran berat. Dia memandang dua hal itu masih bisa dikompensasi. Menjawab pertanyaan anggota panita angket dari fraksi PKS, Aryadi Arsal mengenai pencopotan pejabat pratama, Djohermansyah menyebutkan bahwa prosesnya sudah sesuai. Lantaran Gubernur, mencopot tiga anak buahnya dengan waktu kerja selama sembilan bulan.

“Kalau sudah di atas enam bulan, saya kira prosesnya sesuai dengan standar undang-undang. Dan saya kira prosesnya sudah pada relnya atau jalurnya,” tutur dia.

Aryadi juga menyinggung mengenai potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengenai perpindahan ASN dari kabupaten/kota ke Pemprov Sulsel. Dimana tak hanya ASN dari Bantaeng dan Bone, tapi ASN dari daerah lain juga didatangkan.

“Sepanjang ada ASN kabupaten/kota yang lain (saya kira itu tidak masalah). Dan juga ada asas transparansi,” ujarnya.

Terkait pertanyaan yang dilontarkan Anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Fachruddin Rangga atas SK 193 yang diteken Wagub lalu dibenarkan gubernur, Djohermansyah memandang hal itu tak ada lagi persoalan. Karena SK yang cacat sudah diganti dengan SK baru dan benar.

“Sepanjang SK lama tidak berlaku lagi dan tidak digunakan. Namun SK yang baru lah yang diterapkan. Untuk jumlah ASN yang berbeda di SK lama dan baru tak jadi persoalan, selama memenuhi prosedur,” bebernya.

Sementara terkait dasar pembentukan TGUPP bagi gubernur yang dilontar Anggota Pansus dari Fraksi Nasdem, Muslimin Salim. Menurut Djohermansyah, pembentukan TGUPP memang tidak diatur oleh Pemda, namun ada kekuatan Gubernur untuk membentuk itu Pergub. Menurutnya, Pergub sudah menjadi payung hukum untuk pembentukan TGUPP.

Hanya saja, kata dia, orang-orang yang berada di TGUPP ini ialah yang ahli dibidangnya. Walau orang yang bersangkutan memiliki kedekatan dengan Gubernur, asalkan memiliki keahlian sesuai pekerjaannya.

“Tinggal persoalannya ke depan ialah memberi payung yang kuat. Jangan sampai TGUPP ini terjadi overlapping dengan OPD yang ada. Sehingga menimbulkan konflik dan malah tidak terwujud percepatan pembangunan. Jadi tidak hanya beradasar di pergub, tapi di OPD bahwa kebutuhan akan adanya TGUPP,” paparnya.



(man)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook